Manajemen RSUD Wonosari berharap pembayaran klaim BPJS Kesehatan berjalan lancar. Hal ini tidak lepas adanya kenaikan premi iuran yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Manajemen rumah sakit memastikan akan tetap melayani pasien dengan BPJS Kesehatan.
Komisi IX DPR meminta pemerintah mencari solusi atas kenaikan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan yang memberatkan sebagian masyarakat, terutama peserta kelas III kategori pekerja bukan penerima upah dan bukan pekerja.
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan memang dirancang untuk defisit, tidak seperti asuransi yang memperoleh keuntungan. Hal tersebut disampaikan anggota Komisi IX DPR Ribka Tjiptaning.
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan meyakini kebijakan penyesuaian iuran melalui Perpres No.75/2019, akan membantu dalam melunasi utang tagihan jatuh tempo ke rumah sakit yang saat ini berada di angka Rp14 triliun.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bantul menyerahkan sebagian anggota Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan yang selama ini jadi tanggungan Pemkab atau peserta bantuan iuran (PBI) APBD ke Kementerian Sosial. Penyerahan sebagian tanggung jawab tersebut untuk mengurangi beban APBD seiring dengan kenaikan iuran BPJS.
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan telah memasuki tahun ke-7. Instansi ini mengaku dalam menjalankan Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) taat pada implementasi penyesuaian iuran Program JKN-KIS di tahun 2020.
Seusai adanya kenaikan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, banyak peserta yang memilih turun kepas. BPJS Kesehatan mengklaim sudah mengantisipasi hal tersebut.
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan mengeluarkan kebijakan baru terkait pelayanan kepada peserta pasien penderita gagal ginjal dan harus mendapatkan tindakan rutin cuci darah. Kebijakan ini dipastikan akan mempermudah pasien mendapatkan penanganan medis.
Kenaikan iuran peserta BPJS Kesehatan resmi diberlakukan awal tahun ini. Meski begitu, jumlah peserta yang turun kelas dinilai tidak terlalu signifikan.
BPJS Kesehatan Cabang Jogja bekerja sama dengan 30 Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL) untuk melayani Peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS).
