Agenda dukungan kepada Calon Ketua Umum Partai Golkar, Bambang Soesatyo tiba-tiba gaduh, Kamis (19/9/2019) pagi di Hotel Sultan, Jakarta. Sekelompok orang merusak fasilitas ruangan sewa dan menganiaya peserta yang hadir.
Angkatan Muda Partai Golkar kubu Bambang Soesatyo mengadu ke Dewan Perwakilan Rakyat danditerima oleh Masinton Pasaribu dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Pengaduan mereka tentangkantor pusat dijaga polisi dan tidak bisa masuk.
Partai Golkar tetap akan memperjuangkan posisi Ketua MPR periode 2019-2024.
Polisi masih berjaga di Kantor Pusat Partai Golkar. Akibatnya, Angkatan Muda Partai Golkar kubu Bambang Soesatyo masih belum bisa memasuki kantor tersebut.
Fungsionaris Partai Golkar Azis Samual menyebutkan, Presiden Joko Widodo ingin agar pemilihan ketua umum di Musyawarah Nasional (Munas) Partai Golkar berlangsung demokratis.
Ketua PP Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG) Irwan Kurniawan mengatakan Airlangga Hartarto selaku Ketua Umum Golkar memiliki hak veto untuk mengambil sejumlah kebijakan demi kebaikan partai, termasuk merombak kepengurusan.
Ketua DPP Partai Golkar bidang Media & Penggalangan Opini Ace Hasan Syadzily mengatakan Rapat Koordinator (Korbid) akan dihadiri langsung Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartanto dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar Lodewijk F. Paulus. Rapat diselenggarakan mulai Jumat (6/9/2019) hingga Selasa (10/9/2019) di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta.
Sebuah video para ketua Dewan Pimpinan Daerah II Partai Golkar Jawa Barat mengucap sumpah di bawah Alquran tersebar. Adapun isi video tersebut mendukung dan memilih Ketua Umum Airlangga Hartarto terpilih lagi di periode selanjutnya pada musyawarah nasional mendatang.
Jika ingin mengamankan langkah untuk kembali menjadi ketua umum periode 20192023, Ketua Umum Partai Golkar Airllangga Hartarto dinilai harus mewaspadai dinamika yang akan terjadi dalam musyawarah nasional partai berlambang pohon beringin tersebut.
Dua kader partai Golkar dilaporkan ke Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri karena dugaan pemalsuan surat. Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto disebut mengetahui kasus tersebut.
