Politisi Senior Partai Golkar Lawrence Siburian berharap presiden terpilih Joko Widodo tegas kepada para menteri yang dipilihnya, untuk menanggalkan jabatan sebagai ketua umum partai politik.
Musyawaran Nasional (Munas) Golkar semakin dekat. Dalam agenda ini juga akan digelar pemilihan para pimpinan partai politik berlogo pohon beringin tersebut. Bambang Soesatyo resmi mendeklarasikan diri sebagai calon ketua umum. Dia siap menantang Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto yang mendapat banyak dukungan dari pengurus daerah.
Aktor perebutan kursi ketua umum Partai Golongan Karya (Golkar) semakin jelas. Dua nama yakni Bambang Soesatyo (Bamsoet) dan Airlangga Hartarto akan memperebutkan posisi tersebut.
Politisi Partai Golkar Dave Akbarshah Fikarno atau biasa disapa Dave Laksono menyebut memanasnya bursa pencalonan ketua umum partai tersebut merupakan situasi yang normal.
Semua pihak diminta untuk tidak percaya dengan beredarnya daftar nama calon menteri pemerintahan Jokowi-Maruf Amin periode 2019-2024. Hal tersebut disampaikanKetua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syandzily.
Langkah politisi Golkar Bambang Soesatyo alias Bamsoet untuk maju sebagai calon Ketua Umum Golkar diuntungkan oleh rasa nyaman Presiden Jokowi terhadap dirinya. Hal tersebut disampakan pengamat politik dari Universitas Bunda Mulia Silvanus Alvin.
Dewan Pimpinan Partai Golkar memperketat pengamanan kantor di wilayah Jakarta Barat. Politikus Partai Golkar Dave Akbarshah Fikarno atau biasa disapa Dave Laksono mengungkapkan upaya ini dilakukan untuk mengantisipasi adanya kericuhan massa di kantor DPP partai beringin itu.
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Bambang Soesatyo mendatangi Istana Kepresidenan RI, Jakarta, untuk bertemu dengan Presiden Joko Widodo, Senin, (15/7/2019).
Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartanto menyampaikan bahwa pembagian kursi di kabinet adalah hak prerogatif presiden dan wakil presiden. Oleh karena itu, dia menyerahkan sepenuhnya kepada presiden dan calon wakil presiden terpilih Joko Widodo-KH Maruf Amin terkait jumlah kursi yang diberikan kepada partainya.
Tiga mantan Ketua DPD II Partai Golkar kabupaten/kota di Maluku Utara mempersoalkan pemecatannya selaku ketua, karena pengambilan keputusannya tidak melalui tahapan dan mekanisme yang berlaku untuk mengukur tingkat kesalahan selama menjabat.
