Kementerian ATR/BPN mengungkapkan bahwa praktik mafia tanah telah menggurita, karena banyak pihak terlibat mulai dari hulu hingga hilir. Namun, masyarakat bisa mengadukan masalahnya ke Kantor Pertanahan setempat.
Data tanah wakaf yang ada di Kementerian Agraria dan Kementerian Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) akan diintegrasikan.
Perumahan menjadi sektor yang paling banyak mendapatkan aduan dari konsumen, menurut Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN).
Kementerian ATR/BPN menyatakan bahwa UU Cipta Kerja memberikan jaminan bagi pelaku usaha untuk dapat mempunyai hak atas tanah di atas hak pengelolaan.
Pemerintah resmi menunda pelaksanaan sertifikasi tanah elektronik. Hal itu dilatarbelakangi masih terdapatnya sejumlah masalah. DPR RI pun meminta masalah-masalah itu dituntaskan terlebih dahulu.
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono mengatakan debitur penerima subsidi perumahan didominasi oleh debitur yang memiliki gaji berkisar Rp3 juta sampai Rp4 juta sebesar 51 persen.
Pembangunan infrastruktur ini membutuhkan tanah sehingga mekanisme pengadaan tanah memegang peran krusial dalam mendukung pembangunan infrastruktur nasional.
kKonsep KEK sendiri adalah ide besar melihat contoh zona ekonomi khusus dari negara yang telah menerapkannya terlebih dahulu.
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat memastikan program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan dilanjutkan paling tidak sampai 2024.
Konsultan properti JLL mengungkapkan hasil survei mereka untuk Asia Pasifik yang menyebutkan bahwa sekitar 70 persen karyawan akan berkinerja tinggi ketika bekerja dari rumah.
