Pembelian apartemen atau hunian vertikal selama pandemi Covid-19 menurun, sebaliknya pembelian rumah tapak meningkat. Hal itu tak terlepas dari semakin banyak yang bekerja dari rumah.
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional berencana memperbarui peta zona nilai tanah (ZNT).
Banjir berulang kali melanda Jakarta dan sekitarnya. Meski demikian, hgarga properti terutama hunian tidak akan mengalami penurunan, karena bencana itu hanya sesaat.
Pemerintah menghapuskan mekanisme Izin Mendirikan Bangtunan dan menggantinya dengan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Tujuan utama kebijakan ini adalah memangkas proses perizinan. Namun, tentu saja harus ada dokuemn yang harus dipersiapkan.
Areal persawahan di Indonesia bakal menyusut. Menurut Kementerian ATR/BPN, alih fungsi lahan sawah ke nonsawah di Indonesia setiap tahunnya rata-rata 150.000 hektare, sedangkan pencetakan sawah baru hanya 60.000 ha. UU Cipta Kerja memungkinkan alih fungsi lahan pertanian pangan diperbolehkan untuk kepentingan umum dan atau untuk PSN. Jadi, persawahan untuk nonsawah bakal makin luas.
Sedikitnya 111 pulau terkecil dan terluar akan disertifikasi. Tujuan sertifikasi pulau kecil dan pulau terluar ini untuk mengantisipasi klaim kepemilikan pulau oleh warga negara asing atau negara lain.
Bank Indonesia telah menetapkan sejumlah properti yang bisa mendapatkan pembiayaan kredit pemilikan dengan uang mukan 0 persen.
Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa Bank Indonesia menetapkan loan to value (LTV) dan financing to value (FTV) 100 persen untuk kredit properti.
Kebijakan pemerintah menetapkan uang muka pembelian rumah 0 persen dinilai tak akan membantu bisnis properti. Terdapat sejumlah hal lain yang perlu dibenahi.
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan Djalil mengatakan pihaknya terus memperbaiki berbagai hal di internal BPN demi mencegah aksi mafia tanah.
