Walhi Minta Permen Food Estate Dicabut
Pemerintah diminta mencabut Peraturan Menteri (Permen) Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) No.P.24/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2020 tentang Penyediaan Kawasan Hutan untuk Pembangunan Food Estate.
Pemerintah diminta mencabut Peraturan Menteri (Permen) Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) No.P.24/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2020 tentang Penyediaan Kawasan Hutan untuk Pembangunan Food Estate.
Berdasarkan hasil Survei Harga Properti Residensial (SHPR) Bank Indonesia, persentase pembatalan penjualan rumah meningkat pada kuartal III/2020.
Salah satu kendala utama pencapaian program sejuta rumah adalah masalah pandemi Covid-19 yang memukul berbagai sektor sehingga menyebabkan turunnya pendapatan beberapa sektor konsumen.
Pada Selasa (3/11/2020) lalu, Presiden Joko Widodo telah resmi menandatangani Undang-Undang Cipta Kerja pada Selasa (3/11/2020).Vice President Sales and Marketing PT Suryacipta Swadaya Abednego Purnomo mengatakan dampaknya terhadap sektor industri belum akan terlihat dalam waktu cepat.
Apersi mengungkapkan bahwa sekitar 40 persen pengembang hunian bersubsidi tumbang akibat kehabisan cashflow saat pandemi Covid-19 ini
Bisnis properti subsektor perumahan sepanjang kuartal III tahun ini menurun apabila dibandingkan dengan kuartal sebelumnya, yang sempat mengalami peningkatan, demikian hasil survei IPW.
Pandemi Covid-19 membuat para pencari hunian lebih banyak melakukannya secara online. Bukan hanya jumlahnya, tetapi juga durasi kunjungannya meningkat.
Pihak perbankan terus didorong agar tetap mengucurkan kredit perumahan (KPR). Pemerintah pun menggodok rencana penyaluran stimulus properti di tengah pandemi Covid-19.
Subsidi rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) tahun depan melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) disiapkan Rp16,66 triliun.
Pandemi Covid-19 berdampak pada sektor usaha. Aktivitas perusahaan banyak yang terhenti dan mengalami penurunan omzet. Pelaku usaha minta agar buruh tak mematok besaran kenaikan upah minimum provinsi, upah minimum kabupaten/kota, dan upah minimum sektoral kabupaten/kota tahun ini.