Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon mengatakan secara umum Keistimewan DIY sudah berjalan dengan cukup baik. Kewajiban untuk menyelesaikan perdais di lima urusan keistimewan juga sudah selesai. Begitu pula dengan serapan dana keistimewaan (danais) juga sudah di atas 90%.
Selama ini Peraturan Daerah Keistimewaan (Perdais) No. 1/2017 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Kadipaten yang merupakan turunan dari UU Keistimewaan DIY, masih tumpang tindih dengan UU Desa dan UU Pokok Agraria.
Persoalan agraria di DIY masih jauh dari tuntas. Perdais No 1/2017, yang merupakan turunan dari UU Keistimewaan DIY, masih tumpang tindih dengan UU Desa dan UU Pokok Agraria
-Pemerintah Daerah (Pemda) DIY masih menunggu surat edaran dari Pemerintah Pusat untuk menghitung anggaran yang mesti dikeluarkan untuk belanja gaji ke-13 dan Tunjangan Hari Raya (THR) Pegawai Negeri Sipil (PNS).
Meski Peraturan Pemerintah (PP) mengenai THR dan gaji ke-13 memang sudah diteken Presiden, selain itu Peraturan Menteri Keuangan juga sudah ada. Tapi, dia berdalih Pemda tetap butuh kepastian untuk menghitung besaran THR dan gaji ke-13.
PT Amerta Indah Otsuka, selaku produsen Pocari Sweat, menggelar acara sahur bersama dengan media dan komunitas
Naskah-naskah kuno yang mencatat peristiwa letusan Gunung Merapi, umumnya, menilai bencana tersebut sebagai peringatan dari Tuhan.
Dari berbagai indikasi yang muncul, seperti deformasi yang tidak siginifikan, BPPTKG memperkirakan Gunung Merapi menuju erupsi efusif, bukan letusan eksplosif seperti pada 2010.
Pemerintah Daerah (Pemda) DIY akan segera memiliki Perda tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) tahun 2018-2038
Setelah serangkaian erupsi terjadi sejak Senin (21/5/2018) hingga Kamis (24/5/2018), dua hari terakhir aktivitas Gunung Merapi cenderung landai. Terpantau tidak ada letusan sejak Jumat. Meski begitu, status gunung itu masih tetap waspada.
