Dari hasil pemantauan Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi (BPPTKG) Rabu (23/5/2018), terdeteksi ada aktivitas kegempaan vulkano tektonik satu kali dan tektonik dua kali. Monitoring dilakukan dari pukul 00.00 WIB sampai 06.00 WIB.
Agenda demokratisasi yang diusung semenjak Reformasi 1998 telah melenceng jauh dari yang dicita-citakan. Korupsi merajalela, hukum dikendalikan oleh para pemilik modal dan ketimpangan masih nyata terjadi. Semua ini disebabkan karena demokrasi sudah berbelok jadi oligarki. Untuk memperbaikinya dibutuhkan pemimpin yang berani dan bersih.
Gubernur DIY Sri Sultan HB X mengatakan, bermukim di Kawasan Rawan Bencana (KRB) III adalah sesuatu yang berbahaya. Namun, karena mobilitas masyarakat agak sulit untuk diatur, hingga kini daerah rawan masih tetap ada penghuninya.
Kepala Pelaksana BPBD DIY Biwara Yuswantana mengatakan, setelah adanya erupsi susulan pukul 01.47 WIB, Selasa (22/5/2018), warga sekitar Gunung Merapi berbondong-bondong mengungsi.
Kepala Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi (BPPTKG) Hanik Humaida mengatakan status waspada Gunung Merapi bukanlah 'harga mati'. Status gunung itu bisa saja diturunkan jadi normal kembali, atau sebaliknya bisa ditingkatkan jadi siaga, tergantung situasi yang berkembang. Pada status waspada, evakuasi warga belum diperlukan
Wakil Wali Kota Jogja Heroe Poerwadi mengatakan setahun terakhir, dia dan pasanganya berusaha menyusun tata kelola pemerintahan yang baik. SKPD diarahkan agar bisa saling bekerja sama. Masing-masing SKPD diwajibkan menyusun program serupa dan berkaitan dengan SKPD lainnya.
Pada arus mudik tahun lalu, Kota Jogja relatif tidak macet.
Pemerintah Daerah (Pemda) DIY bersama kepolisian mengantisipasi gangguan keamanan yang mungkin muncul, terutama terorisme
Reformasi, yang ditandai dengan tumbangnya rezim Orde Baru, menghasilkan banyak perbaikan, seperti kebebasan pers. Tapi kebebasan itu digunakan oleh para elit untuk kepentingan politik semata. Selain itu, banyak agenda reformasi yang hingga saat ini banyak yang terbengkalai. Salah satunya adalah penegakan Hak Asasi Manusia (HAM).
Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara, terkait maraknya akun provokatif bukan hanya si penyebar dan pembuat konten saja yang perlu diberi sangsi, perusahaan media sosial juga harus bertanggung jawab.
