Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly memberi isyarat perpisahan kepada jajaran Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) dalam pidatonya di Rapat Koordinasi Pengendalian Capaian Kinerja Kemenkumham, Ballroom Hotel Sultan, Senin (1/7/2019).
Meski sudah lama diwacanakan dan didiskusikan, pertemuan penting antara dua kontestan Pilpres 2019, Joko Widodo dan Prabowo Subianto belum juga terlaksana. Pengamat politik menilai pertemuan tersebut mesti berlangsung selepas Mahkamah Konstitusi (MK) mengumumkan hasil sidang sengketa Pilpres 2019, Kamis (27/6/2019).
Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto percaya bahwa Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) akan mengeluarkan putusan yang adil bagi para pihak yang berperkara di sengketa Pilpres 2019.
Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) yang menangani Perselisihan Hasil Pemilihan Umum(PHPU) Pilpres 2019 mendapat sejumlah kritikan.
Sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi tinggal menyisakan agenda Rapat Pemusyawaratan Hakim. Majelis Hakim akan menentukan putusan hasil sengketa Pilpres 2019 paling lambat pada Jumat (28/6/2019).
Lembaga Riset Hukum Konstitusi dan Demokrasi KoDe Inisiatif menilai Mahkamah Konstitusi (MK) tak berwenang mengabulkan permohonan diskualifikasi peserta pemilu setelah pencoblosan selesai.
Seluruh kader PDI Perjuangan DIY melalui pengurus anak cabang dan ranting masih menginginkan Megawati Soekarnoputri memimpin partai 'banteng' di masa depan. Demikian disampaikanSekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto.
Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman yang raut wajahnya biasanya tampak paling tenang dari Hakim Konstitusi lain dan bahkan cenderung datar, kini tampak tak sabar mengungkapkan sesuatu.
Dalam sidang sengketa Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK), ternyata, saksi yang dihadirkan pihak terkait (Tim Hukum TKN Jokowi-Ma'ruf) tak kalah lucu dari saksi dari pihak pemohon (Tim Hukum BPN Prabowo-Sandiaga)
Juru Bicara TKN Jokowi-Ma'ruf Arya Sinulingga menyebut pernyataan saksi BPN Prabowo-Sandiaga Hairul Anas, dalam sidang sengketa Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK) bisa dipidanakan.
