Kesaksian Hairul Anas, saksi BPN Prabowo-Sandiaga dalam sidang sengketa Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai disinformasi. Penilaian tersebut disampaikan olehJuru Bicara TKN Jokowi-Ma'ruf Arya Sinulingga.
Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) menerapkan metode berbeda untuk mendengarkan keterangan saksi dari pihak pemohon Tim Hukum BPN Prabowo-Sandiaga saat memasuki malam hari.
Tim kuasa hukum Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin menganggap beberapa keterangan saksi dari tim hukum Prabowo Subianto-Sandiaga Uno sebagai pemohon gugatan sengketa Pilpres 2019 tak meyakinkan dan berpotensi bermuatan kesaksian palsu.
Padahal, sebelumnya gembar-gembor wacana pertemuan keduanya akan digelar selepas hari-H pencoblosan, setelah pengumuman resmi KPU, atau ketika momen lebaran, santer terdengar. Tapi nyatanya tak terwujud juga.
Ketua Tim Hukum TKN Yusril Ihza Mahendra mengungkapkan bahwa setiap lokasi yang Tim Hukum BPN tuduh ada kecurangan TSM, mestinya signifikan mempengaruhi hasil suara kandidat.
Kita ingin segera move on dari kegelapan zaman hoaks dan post-truth yang secara perlahan menancapkan narasi kebencian dalam sendi-sendi kehidupan sosial, ujar Yusril.
Hiruk-pikuk persidangan sengketa pemilu di Mahkamah Konstitusi (MK) juga punya dampak positif bagi penyelenggaraan pemilu di masa depan.
Pihak Tim Hukum Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi banyak melanggar asas hukum dalam pengajuan perkara sengketa pemilu di Mahkamah Konstitusi (MK).
Kubu pasangan calon presiden dan calon wkail presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno mencetuskan wacana mengubah masa jabatan presiden menjadi 1 periode dengan 7 tahun masa jabatan.
Kerusuhan 21-22 Mei yang disebut mencoreng penyelenggaraan demokrasi Tanah Air, ternyata masih membekas di benak masyarakat.
