Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno, yang menjelaskan sikap politik BPN dalam sidang MK merupakan kelanjutan konsistensi sikap untuk membangun narasi bahwa pemilu 2019 didesain curang.
Survei terbaru Saiful Mujani Research & Consulting (SMRC) mengungkap mayoritas masyarakat masih percaya pemilu serentak 2019 berjalan jujur, adil, bebas, langsung, dan rahasia. Bahkan, hanya 5% khalayak yang menilai Pilpres 2019 tidak jujur dan adil (jurdil) sama sekali.
Ada yang menarik menjelang akhir sidang sengketa pemilu presiden (pilpres) di Mahkamah Konstitusi (MK), Jumat (14/6/2019).
Peneliti politik dari LIPI Syamsuddin Haris berpendapat gugatan Tim Hukum BPN Prabowo-Sandiaga yang dibacakan dalam sidang sengketa pemilu presiden 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK), Jumat (14/6/2019), kurang fokus.
Peneliti Politik Senior LIPI Syamsuddin Haris menilai gugatan Tim Hukum BPN Prabowo-Sandiaga yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK) pada Jumat (24/5/2019) lalu, tentang adanya kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif pada Pilpres 2019 salah alamat.
Tim Hukum BPN Prabowo-Sandiaga kini mengeluarkan 'jurus baru' untuk coba meminta Mahkamah Konstitusi (MK) mendiskualifikasi paslon nomor urut 01, dengan dalih pelanggaran dana kampanye.
Rencana Joko Widodo untuk menunjuk pemuda usia 20-an tahun hingga 30-an tahun sebagai menteri dianggap memberi harapan bagi kaum muda.
Polisi diminta untuk menjelaskan lebih lanjut terkait peluru yang menewaskan 8 orang korban kerusuhan 21-22 Mei 2019. Hal itu disampaikanKomisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindakan Kekerasan, KontraS.
Tim Hukum TKN Jokowi-Ma'ruf resmimenyerahkan 18 bukti untuk menghadapi sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) yang diajukan Tim Hukum BPN Prabowo-Sandiaga ke Mahkamah Konstitusi. Selain itu, TKN juga menyetorkan 33 nama kuasa hukum yang berdiri di pihak TKN Jokowi-Ma'ruf.
Peneliti politik menilai gugatan Tim Hukum Badan Pemenangan Nasional (BPN) capres-cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno terkait sengketa Pemilu Presiden ke Mahkamah Konstitusi sudah salah alamat sejak awal.
