Mahkamah Konstitusi (MK) dianggap telah berhasil keluar dari jebakan istilah Mahkamah Kalkulator yang sempat diucapkan Ketua Tim Hukum Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Bambang Widjojanto beberapa pekan lalu.
Hakim Konstitusi Aswanto menilai tidak ada bukti meyakinkan yang dihadirkan Tim Hukum pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno untuk membuktikan dalil ketidaknetralan aparatur negara sepanjang penyelenggaraan Pilpres 2019.
Kuasa Hukum pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Yusril Ihza Mahendra yakin Mahkamah Konstitusi (MK) akan memberi putusan sengketa Pilpres 2019 yang menguntungkan pihaknya.
Tidak ada persiapan khusus yang dilakukan kuasa hukum pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Bambang Widjojanto jelang pembacaan putusan atas sengketa Pilpres 2019, Kamis (27/6/2019) siang.
Penghormatan diberikan kuasa hukum Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Bambang Widjojanto terhadap seorang saksi yang pernah dihadirkan timnya pada sidang sengketa Pilpres 2019, Rahmadsyah Sitompul.
Ratusan orang dari elemen masyarakat Gerakan Pengawal Fatwa Ulama dan Front Pembela Islam menggelar Salat Asar berjamaah di Jalan Medan Merdeka Barat.
Mahkamah Konstitusi (MK) telah menyelesaikan Rapat Permusyawaratan Hakim Konstitusi tentang sidang sengketa Pilpres 2019. Keputusan hasil sidang sengketa Pilpres 2019 pun siap dibacakan sesuai jadwal, Kamis (27/6/2019).
Demonstrasi yang digelar di kawasan Jalan Medan Merdeka Barat dan Patung Arjuna Wijaya, Jakarta Pusat, disinyalir mendapat sokongan dana dari orang tertentu.
Petugas menutup satu ruas jalan Medan Merdeka Barat, Rabu (26/6/2019).
Pihak Kuasa Hukum Joko Widodo-Maruf Amin, Eddy Hiariej mengungkapkan setidaknya ada tiga hal yang harus ada dalam sidang sengketa hasil Pilpres.
