Kuasa Hukum pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Bambang Widjojanto sempat mempertanyakan kualitas ahli dalam sidang sengketa Pilpres 2019.
selama ini belum pernah ada putusan diskualifikasi kandidat yang dikeluarkan MK dalam konteks Pileg dan Pilpres nasional
Pernyataan Hakim Konstitusi Arief Hidayat bahwa Sistem Informasi Penghitungan (Situng) bukan acuan untuk menentukan pemenang resmi Pemilu 2019 ditanggapi kuasa hukum calon presiden dan wakil presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Bambang Widjojanto.
Hakim Konstitusi menegur Bambang Widjojanto karena terlihat lalu lalang di lokasi persidangan.
Bambang Widjojanto selaku kuasa hukum pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menilai Komisi Pemilihan Umum (KPU) terlalu sombong karena tidak menghadirkan saksi dalam sidang sengketa hasil Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019.
Kuasa Hukum pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Bambang Widjojanto dan Denny Indrayana kembali menghadiri sidang sengketa Pilpres 2019, Jumat (21/6/2019).
Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menilai keterangan seorang ahli teknologi informasi (TI) dirasa cukup untuk menjawab semua permohonan yang diajukan tim hukum calon presiden dan wakil presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.
Tim Kuasa Hukum Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menganggap ada saksi dari tim kuasa hukum calon presiden dan wakil presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno yang tidak mengerti aturan soal pemilu 2019.
Sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) berdasarkan ranking menjadi salah satu penyebab munculnya sekolah dengan label unggulan.
Dia hendak bertanya sebab sebelumnya Prabowo sudah pernah mengimbau agar pendukungnya tak menggelar aksi selama sidang sengketa Pilpres 2019 berlangsung di MK.
