Sidang sengketa pilpres diyakini bakal diwarnai perbedaan pendapat di kalangan majelis hakim Mahkamah Konstitusi.
Kabar soal pengerahan massa saat putusan sidang sengketa Pilpres 2019 muncul ke publik.
Imbauan capres Prabowo Subianto dinilai tak lagi didengar pendukungnya.
Melihat kasus Pemilu 2019, Wakil Ketua Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Priyo Budi Santoso mengusulkan agar masa jabatan presiden di Indonesia diperpanjang menjadi 7 tahun.
Anggota Kuasa Hukum Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Taufik Basari menganggap Tim Kuasa Hukum Prabowo Subianto-Sandiaga Uno hanya ingin membangun narasi publik mengenai dugaan kecurangan yang terstruktur, sistematis dan masif (TSM) di sidang sengketa Pilpres 2019.
Juru Bicara Mahkamah Konstitusi Fajar Laksono menanggapi kabar yang beredar serta berita dari sejumlah media yang menyebut adanya ancaman terhadap Hakim Konstitusi. Kabar itu muncul setelah Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) diwawancarai sejumlah media.
Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menganggap pemilu serentak 2019 sebagai pemilu terburuk pascareformasi di Indonesia.
Bambang seharusnya tak bisa menjadi pengacara di sidang gugatan sengketa Pilpres 2019 lantaran masih menjadi pejabat pemerintah.
Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu menyambut wacana pembentukan tim independen untuk mengusut kerusuhan 21 dan 22 Mei 2019 di DKI Jakarta.
Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu mengusulkanpembentukan Dewan Keamanan Nasional (DKN).
