Sejak diterapkan moratorium pembatasan pembangunan hotel pada 2014 lalu, sampai saat ini di Kota Jogja belum ada hotel baru yang mengajukan Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Meski demikian, praktek penginapan dengan sistem harian ditengarai masih kerap terjadi dengan dalih kos eksklusif.
Dalam mengenalkan destinasi wisata alternatif yang selama ini belum banyak terjamah wisatawan domestik, Pemerintah Kota (Pemkot) Jogja akan menggelar Jogjavaganza pada Minggu-Selasa (9-11/2/2020).
Kegiatan Dinas Kebudayaan (Disbud) Kota Jogja mulai tahun ini menggunakan Dana Keistimewaan. Selain untuk pembinaan sumber daya manusia, kegiatan lain yang juga disokong Dana Keistimewaan yakni pembangunan fisik.
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) DIY menyebut idealnya tiap kabupaten memiliki tempat pembuangan sampah terpadu (TPST), termasuk Kabupaten Sleman dan Bantul. TPST Piyungan yang ada di wilayah Bantul sebenarnya fungsinya untuk aglomerasi sampah dari Kota Jogja.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) DIY, Sutarto, menjelaskan tahun ini anggaran Pekerjaan Umum baik daerah maupun Pusat telah direncanakan untuk menata Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPSP) Piyungan yang kondisinya saat ini telah penuh sampah atau overload.
Driver ojek online disebut telah berkali-kali menjadi korban serangan pelaku klithih di Jogja.
Ketua Paguyuban Gojek Driver Jogjakarta (Pagodja), Widi Asmara, mengatakan kejadian driver ojek online diserang pelaku klithih di Jogja bukan kali pertama.
Sebagai upaya pengurangan risiko kebakaran, Pemkot Jogja tahun ini akan menambah tiga jaringan hidran yang berlokasi di lima kampung. Dengan keberadaan hidran, diharapkan penanganan saat terjadi kebakarn bisa lebih cepat.
Polresta Jogja mengungkap tujuh kasus penyalahgunaan narkoba, Kamis (30/1/2020). Jenis narkoba yang disalahgunakan beberapa jenis, meliputi tembakau gorila, pil yarindo dan pil riklona. Beberapa pengedar menjualnya secara online.
Hotel virtual yang kian menjamur di sejumlah kota termasuk Jogja sampai saat ini belum memiliki regulasi yang mengatur dan beberapa di antaranya ditengarai tidak mengantongi izin selayaknya hotel. Pemerintah Kota (Pemkot) Jogja diharapkan tegas menindak hotel virtual jika memang terbukti tidak berizin.
