Sejak 3 November 2020, jagat Youtube diramaikan dengan tayangan film pendek berjudul Daya. Film garapan sutradra muda, Annisa Hertami, ini mengangkat tema kehidupan di masa pandemi Covid-19.
“Sekolah dapat mengajarkan kepada perempuan untuk lebih menghargai dirinya sendiri serta untuk mengetahui dirinya bukanlah objek melainkan individu yang sama seperti laki-laki, memiliki hak untuk hidup” (Netherlands Indies Government 1914: Brijdrage van RA SoerioHadikoesoema).
Calon Wakil Bupati (Cawabup) Gunungkidul nomor urut tiga, Benyamin Sudarmadi, ingin membuktikan dapat memberi solusi permasalahan anak-anak muda Gunungkidul dalam hal ketersediaan lapangan kerja.
Mayoritas pelaku usaha UMKM memerlukan bantuan modal kerja tetapi dana Pemulihan Ekonomi Nasional untuk modal kerja belum cair.
Puluhan ribu nasabah itu tersebar di seluruh wilayah di DIY dan dari berbagai latar belakang berbeda. Mulai dari masyarakat umum, pedagang, pegawai swasta, perangkat desa sampai Aparatur Sipil Negara (ASN).
Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) melalui SK Gubernur No.319/KEP/2020 tertanggal 30 Oktober 2020 telah menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2021 sebesar Rp1.765.000,00. Dibandingkan UMP tahun 2020 yang sebesar Rp1.704.608,00 maka telah terjadi kenaikan sebesar Rp60.392,00 atau sebesar 3,54% (Harian Jogja, 03/11/20). Penetapan UMP tersebut telah mempertimbangkan rekomendasi dari hasil sidang pleno Dewan Pengupahan DIY yang dihadiri oleh unsur pemerintah, pekerja dan pengusaha.
Kantor Wilayah Kementerian Agama DIY mengakui jika pandemi Covid-19 menjadi pukulan telak bagi lembaga pendidikan di bawah Kemenag, khususnya pondok pesantren yang ada di wilayah DIY.
Dengan adanya standardisasi diploma asuransi diharapkan dapat membantu pertumbuhan industri di masing-masing negara maupun di tingkat kawasan Asean.
Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di tiga kabupaten se-DIY (Sleman, Bantul, dan Gunungkidul) bersama 267 daerah lainnya bakal menyelenggarakan pergantian kepemimpinan yang puncaknya nanti pada 9 Desember 2020. Saat ini sesuai tahapan yang ada di Peraturan KPU No.5/2020 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pilkada 2020 sudah masuk dalam tahapan kampanye.
Diskriminasi terhadap perempuan penyandang disabilitas terjadi di berbagi lini kehidupan, salah satunya pada akses pendidikan yang berdampak pada akses mendapatkan pekerjaan. Terlebih lagi pada masa pandemi Covid-19 ini, akses pendidikan dan berdampak pada pekerjaan pun akan semakin terpuruk bagi mereka. Hasil assessment cepat dampak Covid-19 bagi penyandang disabilitas dari Temuan Asesmen Cepat Jaringan Disabilitas Indonesia yang dipaparkan di laman web Sigab.id menunjukkan dari 1.600 responden, 86%mengalami penurunan pendapatan, dan posisi perempuan penyandang disabilitas lebih rentan kehilangan pekerjaan dibandingkan laki-laki penyandang disabilitas.
