Hingga Juni, Utang Negara Lewat SBN Tembus Rp501,2 Triliun
Utang pemerintah melalui SBN mencapai Rp501,2 triliun hingga Juni 2026 atau 62,7% dari target APBN 2026.
Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno mengaku lebih punya kesamaan pemikiran dengan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) daripada dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Oleh sebab itu, Sandi memilih bergabung dengan PPP meski dekat dengan PKS.Plt Ketua Umum PPP Muhamad Mardiono (kedua kiri) didampingi Sekretaris Jenderal DPP PPP Arwani Thomafi (kiri) dan Ketua Majelis Pertimbangan PPP Romahurmuziy (kedua kanan) menyaksikan Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno (tengah)mengangkat replika KTA/Antar
Harianjogja.com, JAKARTA—Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Sandiaga Uno menepis isu dirinya membentuk poros koalisi baru dengan Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) untuk menghadapi Pilpres 2024.
Sandi mengaku, PPP masih menjalin kerja sama dengan PDI Perjuangan (PDIP) untuk sama-sama mendukung pencapresan Ganjar Pranowo. Selain PPP dan PDIP, partai politik pendukung Ganjar lainnya yaitu Partai Perindo dan Partai Hanura.
"Kita berkomitmen dengan kerja sama politik yang sudah kita tanda tangani dengan PDI Perjuangan," jelas Sandi di Aula Masjid At-Taqwa Sriwijaya, Jakarta Selatan, dikutip dari Bisnis.com-jaringan harianjogja.com, Minggu (10/9/2023).
Namun, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ini mengakui sempat mengusulkan agar Plt Ketua Umum (Ketum) PPP Muhamad Mardiono mengajak Demokrat dan PKS ke barisan koalisi pendukung Ganjar.
Baca juga: 4 Pimpinan OPD Pemkot Jogja Sudah Terpilih, Pelantikan Masih Tunggu Kemendagri
"Niatan itu [ajak Demokrat dan PKS] sudah kami sampaikan kepada Plt Ketum dan akan dibahas pada forum pimpinan partai politik, tidak melibatkan Bappilu," ujarnya.
Menurutnya, usulan untuk menggandeng Partai Demokrat dan PKS kedalam koalisasi sesuai dengan semangat PPP yang berpolitik dengan mengajak kebaikan dan mencegah kejahatan.
"Kita istiqamah dalam menjalankan politik amar ma'ruf nahi munkar, yaitu kita niatkan sebagai ibadah," katanya.
Sebelumnya, Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono alias SBY mengklaim ada seorang menteri Kabinet Indonesia Maju Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang sedang melakukan lobi untuk bentuk koalisi baru.
SBY mengatakan rencana koalisi baru itu akan berisi Partai Demokrat, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Meski demikian, dia tak ungkapkan nama menteri itu. "Kita juga tahu seorang menteri sekarang ini, menteri masih aktif, dari kebinet Pak Jokowi, secara intensif melakukan lobi termasuk kepada partai demokrat. Dengan mengajak, membentuk koalisi yang baru, koalisi Demokrat, PKS, dan PPP," jelas SBY di kediamannya, Puri Cikeas, Bogor, Jumat (1/9/2023).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : bisnis.com
Utang pemerintah melalui SBN mencapai Rp501,2 triliun hingga Juni 2026 atau 62,7% dari target APBN 2026.
Driver ojol kini dapat mengajukan KUR hingga Rp500 juta. Simak syarat, dokumen, dan plafon pinjaman yang berlaku mulai Juli 2026.
Pemkab Gunungkidul mengambil alih pengelolaan retribusi wisata di TPR Kemadang setelah ditemukan kebocoran penarikan retribusi.
Harga ayam dan telur mulai naik seiring program MBG kembali berjalan. Dapur SPPG diminta membeli bahan baku langsung dari peternak.
Kemenkeu menyiapkan pertemuan dengan pimpinan BI usai Perry Warjiyo mengundurkan diri sebagai Gubernur Bank Indonesia.
Pemkab Kulonprogo mengeluhkan minimnya keterlibatan dalam program MBG dan menyoroti sebaran SPPG yang belum merata di wilayahnya.