Kuatkan Kesetaraan Gender, Gibran Ingin Semua Daerah Berpredikat Ramah Perempuan dan Anak

Media Digital
Media Digital Senin, 11 Desember 2023 17:47 WIB
Kuatkan Kesetaraan Gender, Gibran Ingin Semua Daerah Berpredikat Ramah Perempuan dan Anak

Bakal calon wakil presiden Gibran Rakabuming memberikan keterangan saat deklarasi susunan tim kampanye di Hotel Grand Kemang, Jakarta, Senin (6/11/2023). Koalisi Indonesia Maju mengumumkan susunan tim kampanye yang akan membantu pemenangan pasangan calon presiden Prabowo Subianto dan calon wakil presiden Gibran Rakabuming pada Pilpres 2024. ANTARA FOTO/Sulthony Hasanuddin

JAKARTA—Calon wakil presiden dari Koalisi Indonesia Maju (KIM), Gibran Rakabuming Raka memperhatikan isu kesetaraan gender. Ia ingin mewujudkan wilayah perkotaan di seluruh Tanah Air menjadi daerah ramah perempuan dan anak.

Cawapres nomor urut dua ini menjelaskan selama ini sebagai Wali Kota Surakarta, Jawa Tengah, ia telah berupaya mewujudkan Surakarta menjadi kota yang ramah perempuan dan anak. Hasil kerjanya membuahkan hasil yaitu ketika Surakarta mendapat predikat sebagai kota ramah terhadap perempuan dan anak, serta mendapat predikat sebagai kota ternyaman di Indonesia dari Ikatan Ahli Perencanaan (IAP) pada 2022.

"Di Solo  [Surakarta] kami mendapatkan predikat sebagai kita kota ternyaman dan ramah untuk perempuan dan anak. Kami akan terapkan itu ke semua kota di Indonesia nanti," tutur Gibran di sela-sela acara Deklarasi Dukungan Pergerakan Perempuan Muda Nahdliyin  (Perdana) di Jakarta, Rabu (6/12/2023) malam.

Menurut Gibran, dirinya juga akan memperkuat program untuk perlindungan perempuan dan anak di Indonesia agar terhindar dari kekerasan dalam bentuk apapun. "Kami juga akan menyempurnakan dan perkuat lagi program perlindungan kepada perempuan dan anak di Indonesia," katanya.

Gibran juga mengucapkan terima kasih kepada Pergerakan Perempuan Muda Nahdliyin  (Perdana) yang telah mendeklarasikan diri serta memberikan mandat kepada paslon Prabowo dan Gibran untuk Pemilu 2024. "Terima kasih atas deklarasi dan dukungan ini ke kami. Kami mengapresiasi ini dan ini  menambah semangat kami untuk  menuju sampai 14 Februari nanti,"  ujarnya.

Dalam deklarasi dukungan itu, Ketua Pergerakan Perempuan Muda Nahdliyin (Perdana) Ita Chumaeroh menitipkan sembilan isu terkait dengan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Indonesia kepada pasangan Prabowo-Gibran.

"Isu terkait dengan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak untuk selanjutnya dapat menjadi perhatian dan program prioritas dalam pemerintahan di bawah kepemimpinan Pak Prabowo dan Mas Gibran," kata Ita. 

Isu-isu tersebut yaitu penguatan strategi percepatan penurunan angka stunting, penguatan strategi pencegahan dan penanganan kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak, serta peningkatan pemberdayaan perempuan dalam kewirausahaan dan berperspektif gender.

Selain itu, juga peningkatan strategi pencegahan perkawinan anak dan berupaya menurunkan angka pekerja anak di bawah umur, penguatan nilai-nilai nasionalisme, moderasi beragama, serta Islam rahmatan lil alamin dalam rangka pencegahan radikalisme dan terorisme.

BACA JUGA: Cegah Nuthuk Tarif Parkir, Dishub Sleman Minta Warga Bayar Pakai Uang Pas

Isu selanjutnya adalah peningkatan pola asuh anak yang berkualitas dan berperspektif kesetaraan dan keadilan gender; isu pendidikan anak di daerah tiga terdepan, terluar dan tertinggal, serta literasi digital untuk perempuan. Terakhir adalah peningkatan akses pendidikan dan digitalisasi bagi anak daerah terdepan, terluar, dan tertinggal serta penguatan cakap digital untuk perempuan dan anak dalam rangka keamanan di dunia siber.

Dalam dokumen visi misi Prabowo-Gibran, isu penguatan kesetaraan gender dan perlindungan hak perempuan, anak, serta penyandang disabilitas memang menjadi salah satu prioritas program. Tujuannya untuk menciptakan masyarakat yang adil dan inklusif, negara memiliki peran utama dalam penguatan kesetaraan gender, dan perlindungan hak perempuan, anak, serta penyandang disabilitas.

Program yang satu ini dilakukan dengan mendorong kebijakan dan inisiatif yang  melindungi hak-hak perempuan dan kaum penyandang disabilitas, termasuk hak pendidikan, pekerjaan, dan partisipasi politik, pemerintah dapat meniadakan diskriminasi gender dalam berkontribusi penuh terhadap pembangunan negara. (***)

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Share

Maya Herawati
Maya Herawati Jurnalis Harian Jogja, bagian dari Bisnis Indonesia Group menulis untuk media cetak dan online