Arsip Menjadi Dasar Penelusuran Jejak Nama Kampung di DIY

Harianjogja.com, JOGJA—Setiap nama kampung dan kalurahan/kelurahan di DIY memiliki cerita dan filosofi yang unik. Narasi nama-nama wilayah ini harus terus dijaga dan dipahami setiap generasi. Selain dituturkan secara lisan, arsip juga menguatkan pelestariannya.

Dosen Sejarah UGM, Julianto Ibrahim, menjelaskan penamaan kampung di Kota Jogja banyak yang menggunakan aspek budaya. Dulu banyak abdi dalem Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat yang menempati sebuah kawasan, yang kemudian diberi nama dari abdi dalem.

“Kraton punya pasukan bergada, ada nama kampung dari abdi dalem bergada misalnya Bregada Wirabraja, menjadi Wirobrajan. Bregada Patangpuluh, menjadi Kampung Patangpuluhan. Ada pula kampung yang ditempati bangsawan, Pujakusuma menjadi Pujakusuman,” ujarnya dalam Podcast Arsip Menyapa, Menelusur Jejak Nama Kampung di DIY.

Kemudian pada masa Sri Sultan HB IX, banyak wilayah yang digabung secara administrasi menjadi satu desa, sehingga mempengaruhi penamaannya. Dia mencontohkan Kalurahan Caturtunggal di Sleman, dinamai demikian karena merupakan gabungan dari empat desa.

“Tujuannya desa-desa digabung agar mampu menghidupi diri sendiri. Ada yang namanya pakai Harjo, Martani, Argo, Tirto, Catur, Tri dan lainnya. Nama-nama itu muncul karena ada aspek administratif kemudian terbentuk nama,” katanya.

Peduli Arsip

Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah (DPAD) DIY, Syam Arjayanti, menuturkan asal mula nama kampung harus bersumber dari arsip. Arsip tersebut bisa berupa arsip peta maupun arsip tekstual, yang menjadi dasar rujukan informasi penjelasan nama kampung.

“Sejarahnya namanya apa harus ada arsipnya. Cuma orang dulu masih memandang sebelah mata terkait dengan arsip. Mungkin waktu itu dinilai enggak penting. Tapi baru terasa setelah sekian tahun kita [generasi berikutnya] ingin tahu,” katanya.

Karena kurangnya kepedulian orang zaman dahulu terhadap arsip, maka disayangkan banyak informasi asal mula nama kampung yang hilang. Ia pun berharap generasi sekarang lebih peduli terhadap arsip sehingga semua informasi dapat terdokumentasikan dengan baik dan bisa diakses oleh generasi berikutnya.

Untuk mendukung hal ini, masyarakat bisa melapor kepada DPAD DIY jika memiliki arsip berharga agar bisa dikelola dengan baik dan tidak rusak. “Harapan kami masyarakat lapor ke kami kalau punya arsip agar bisa diselamatkan,” katanya.
Ketua Komisi D DPRD DIY, RB Dwi Wahyu, mengatakan sejarah yang sudah terjadi harus terdokumentasi. Maka yang perlu dilakukan DPAD DIY bersama instansi terkait yakni mendata kembali nama-nama kampung karena semua punya makna dan sejarah.

“Ini bagian dari tata kelola pemerintahan yang berkaitan kelembagaan. Pemda DIY sudah memulai dengan pengembalian nama kelembagaan, misalnya kemantren dan kapanewon untuk kecamatan, serta dan kelurahan serta kalurahan untuk desa,” kata dia.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.