Pengembangan Kampung Wisata Butuh Keterlibatan Warga

Pengembangan kampung wisata di kawasan perkotaan tidak cukup hanya mengandalkan pembangunan fisik dan penyediaan spot foto. Pengelola perlu mengemas potensi lokal menjadi produk wisata, meningkatkan kualitas pelayanan, serta memastikan masyarakat setempat menjadi pelaku utama yang merasakan manfaat ekonomi.

Hal tersebut dikupas dalam diskusi buku berjudul 32 Kasus Pariwisata di Kota Berkembang karya Setiawan Priatmoko di Balai Serbaguna, Brontokusuman, Kota Jogja, Kamis (12/11/2026).

Perwakilan Penerbit Best Publisher, M. Taufiqur Rohman, menyampaikan potensi wisata tidak selalu berasal dari keindahan alam, tetapi juga dapat berupa kuliner, sejarah, budaya, religi, pendidikan, hingga aktivitas keseharian masyarakat.

Dia menilai salah satu tantangan pengembangan kampung wisata adalah belum optimalnya pengemasan potensi lokal menjadi produk wisata. Sejumlah kawasan masih berfokus pada pembangunan gapura, taman, dan spot foto, tetapi belum diimbangi dengan pengelolaan serta pelayanan yang memadai.

Padahal, pengalaman wisatawan tidak hanya ditentukan oleh daya tarik visual. Kualitas pelayanan, manajemen destinasi, makanan, hingga kewajaran tarif parkir turut memengaruhi minat wisatawan untuk kembali berkunjung.

Selain itu, promosi digital dan informasi mengenai destinasi juga perlu diperkuat. Potensi wisata yang bagus tidak akan dikenal lebih luas apabila promosi hanya mengandalkan informasi dari mulut ke mulut.

Persoalan lain adalah keterlibatan masyarakat yang belum merata. Taufiqur mengingatkan agar pengembangan kampung wisata tidak hanya melibatkan kelompok tertentu atau mendatangkan tenaga dari luar, sementara warga setempat justru tidak mendapatkan ruang untuk berpartisipasi.

Menurut dia, masyarakat harus menjadi subjek sekaligus pelaku utama pariwisata. Dengan demikian, manfaat ekonomi dari aktivitas wisata dapat dirasakan lebih luas oleh warga, mulai dari pelaku kuliner, perajin, penyedia homestay, pemandu wisata, hingga penyedia jasa transportasi.

“Jangan sampai masyarakat itu menjadi orang nomor dua di tempat sendiri. Masyarakat ini harus menjadi subjek dan pelaku utama di tiap tempat,” kata Taufiqur.

Perkuat Potensi dan Kolaborasi

Untuk mengatasi berbagai tantangan tersebut, pengembangan kampung wisata perlu diawali dengan pemetaan potensi dan keunikan setiap kawasan. Potensi berupa sejarah, kesenian, kerajinan, tradisi, maupun aktivitas warga perlu dikemas menjadi pengalaman wisata yang memiliki nilai pembeda.

Lebih jauh, Taufiqur menjelaskan pengelola perlu memperkuat kolaborasi dengan pemerintah, akademisi, pelaku bisnis, komunitas, dan media. Pemerintah dapat mendukung kebijakan dan pendampingan, akademisi membantu pemetaan potensi, pelaku bisnis mendukung kebutuhan usaha, komunitas memperkuat pemberdayaan, sedangkan media membantu promosi destinasi.

Dia menambahkan, pengembangan wisata juga perlu memperhatikan dampak terhadap lingkungan dan kehidupan warga. Taufiqur mencontohkan persoalan sampah di Bali serta kebisingan dan tekanan lahan di kawasan Canggu sebagai risiko ketika pertumbuhan aktivitas wisata tidak diimbangi pengelolaan yang baik.

Karena itu, pengembangan kampung wisata perlu disertai pengaturan aktivitas wisatawan, pengelolaan sampah, serta perlindungan terhadap kepentingan masyarakat lokal. Evaluasi berkala juga diperlukan untuk memastikan aktivitas wisata benar-benar memberikan manfaat ekonomi bagi warga sekaligus menjaga budaya dan lingkungan.

Pentingnya Literasi

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD DIY, Budi Waljiman, mendorong masyarakat memperkuat literasi membaca dan literasi digital untuk menyaring informasi yang beredar di tengah derasnya arus informasi.

Kemampuan memeriksa kebenaran informasi dinilai penting agar masyarakat tidak mudah terpengaruh hoaks maupun narasi yang sengaja dibangun untuk membentuk opini tertentu. Dia mencontohkan, informasi yang tidak terverifikasi dapat memicu keresahan hingga perilaku masyarakat yang merugikan.

“Sekali lagi kami menekankan pentingnya membiasakan diri membaca informasi secara menyeluruh, memeriksa sumber, serta memastikan kebenarannya sebelum mempercayai atau menyebarkannya,” kata politikus Partai Gerindra itu.

Praktisi pariwisata, M. Andri Perdana, memberikan pandangan tambahan atas penjelasan Budi Waljiman. Menurut dia, literasi memainkan peran penting agar pelaku wisata mampu membaca situasi dunia pariwisata hingga sosial-politik secara komplet. Hal tersebut akan bermanfaat dalam menyusun strategi pengembangan sebuah kampung wisata.

“Media sosial kalau membuat cerita itu tekanannya macam-macam. Hanya, kadang informasi tidak separah atau semenyeramkan di media sosial,” kata Andri.

Konservator DPAD DIY, Satria Budidharma, mengatakan bedah buku tersebut merupakan program kolaborasi dengan DPRD DIY. Hingga akhir 2026, masih ada sekitar 14 kegiatan yang akan digelar di berbagai wilayah DIY.

“Kami harap kesempatan ini bisa meningkatkan minat baca. Selain minat baca, bisa mengaplikasikan buku yang dibaca dengan tema yang berbeda,” katanya (Advertorial)

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.