Genjot Pendapatan Desa dengan Pengoptimalan Potensi Kalurahan

BANTUL—Optimalisasi potensi kalurahan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Kalurahan (PAKal) menjadi sorotan dalam bedah buku Pilar-Pilar Pemberdayaan Masyarakat Desa di kawasan Mertosanan Kulon, Kalurahan Potorono, Kapanewon Banguntapan, Bantul, Senin (12/10). Pemanfaatan tanah kas desa (TKD), pengembangan badan usaha milik kalurahan (BUMKal), serta penguatan sektor pertanian dan peternakan dinilai dapat mendorong kemandirian ekonomi masyarakat.

Anggota DPRD DIY, Amir Syarifudin, menyoroti pentingnya mengoptimalkan aset dan potensi lokal agar mampu memberikan nilai ekonomi bagi kalurahan dan masyarakat. Salah satu contoh yang disampaikan adalah Kalurahan Potorono yang mengembangkan berbagai usaha melalui BUMKal.

Omzet BUMKal Potorono sebelumnya disebut mencapai Rp1,6 miliar, dengan kontribusi terhadap PAKal lebih dari Rp100 juta. Capaian tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan potensi lokal dapat menjadi sumber pendapatan sekaligus membuka peluang ekonomi bagi warga.

“Mendapatkan Rp100 juta itu bukan perkara kecil. Intinya kami dorong ke arah sana,” kata Amir, Senin.

Selain melalui BUMKal, pengembangan potensi juga dapat dilakukan dengan mengoptimalkan kawasan embung sebagai destinasi wisata. Kawasan tersebut dapat dikembangkan untuk wisata kuliner, pusat edukasi, hingga aktivitas trekking bagi masyarakat, termasuk kelompok lanjut usia. Berbagai atraksi wisata juga dapat menjadi daya tarik untuk meningkatkan kunjungan.

Amir turut mendorong pemanfaatan TKD yang belum produktif agar memberikan manfaat ekonomi. Lahan tersebut dapat diarahkan untuk pertanian, perkebunan buah, maupun peternakan sesuai dengan potensi wilayah dan kebutuhan masyarakat.

Sejumlah komoditas yang berpeluang dikembangkan antara lain kelengkeng, rambutan, mangga, alpukat, dan durian. Pengembangan tanaman pisang, termasuk pisang kluthuk yang daunnya semakin langka, juga dapat menjadi alternatif usaha berbasis potensi lokal.

Di sektor peternakan, pemanfaatan tanah kas desa telah dilakukan di Potorono. Bantuan ternak berupa ayam, kambing, dan sapi juga menjadi bagian dari program pemberdayaan masyarakat yang telah berjalan selama bertahun-tahun.

Gagasan tersebut sejalan dengan pemaparan praktisi pemberdayaan desa, Sutardi, yang menyebut badan usaha milik desa (BUMDes), koperasi desa, desa wisata, dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebagai empat pilar pemberdayaan masyarakat desa.

Menurut Sutardi, pengembangan keempat pilar tersebut perlu bertumpu pada potensi yang tersedia di wilayah setempat. Sumber daya seperti lahan pertanian, peternakan, perikanan, dan perkebunan perlu dikelola secara produktif untuk meningkatkan pendapatan masyarakat sekaligus membuka lapangan kerja.

Dia mencontohkan BUMKal Potorono yang mengelola sejumlah usaha, mulai dari kawasan embung, pasar desa, pengolahan sampah melalui tempat pengolahan sampah reduce, reuse, recycle (TPS3R), hingga usaha kuliner dan sekolah sepak bola. BUMKal tersebut hingga saat ini mempekerjakan 136 orang di berbagai bidang usaha.

Keberhasilan pemberdayaan masyarakat membutuhkan kolaborasi antara pemerintah kalurahan, Badan Permusyawaratan Kalurahan (Bamuskal), dan kelompok masyarakat. Kolaborasi tersebut diperlukan agar potensi wilayah dapat dikembangkan melalui program yang sesuai dengan kebutuhan warga.

Partisipasi Warga

Sementara itu, penulis buku Pilar-Pilar Pemberdayaan Masyarakat Desa, Jidda Robbani Al Azka, menekankan pentingnya keterbukaan dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya desa.

Menurutnya, desa memiliki kewenangan untuk mengelola potensi wilayahnya. Karena itu, pembangunan perlu melibatkan masyarakat dan didukung kelembagaan yang berjalan dengan baik.

Jidda juga menyoroti pentingnya sinergi antarlembaga desa agar program pemberdayaan dapat berjalan searah. Dia menilai desa yang maju adalah desa yang inklusif, terbuka, dan mampu mendorong masyarakat untuk terlibat dalam pembangunan.

Pustakawan Ahli Utama DPAD DIY, Budiono, menjelaskan kegiatan bedah buku tersebut merupakan hasil kolaborasi antara DPAD DIY dan DPRD DIY sebagai salah satu upaya meningkatkan minat baca masyarakat. Topik yang dipilih telah disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.

“Kami ingin mengajak peserta untuk membaca,” kata Budiono. (Advrtorial)

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.