Lewat Buku, Warga Didorong Kritisi Kebijakan Dewan

JOGJA—Legislatif berperan menyuarakan aspirasi dan kepentingan daerah untuk diperjuangkan melalui kebijakan yang berpihak kepada rakyat. Dalam pelaksanaannya, masyarakat juga perlu mengidentifikasi dan mendata kebutuhan agar dapat disampaikan kepada legislatif melalui berbagai kanal yang tersedia.

Berdasarkan hal tersebut, Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah (DPAD) DIY bersama DPRD DIY menggelar bedah buku berjudul 1001 Tanya untuk Wakil Rakyat di Ndalem Nakulo, Wirobrajan, Kota Jogja, Kamis (29/10/2026).

Penulis buku 1001 Tanya untuk Wakil Rakyat, Farhan Acha, menegaskan setiap program yang digulirkan pemerintah dibiayai oleh anggaran rakyat yang dihimpun melalui berbagai kanal pajak. Oleh karena itu, masyarakat perlu mengetahui dan memanfaatkan setiap program yang tersedia.

“Buku yang saya tulis secara substansi hanya mengajarkan cara bertanya kepada Dewan. Pertanyaan digabung dengan data,” kata Farhan dalam pemaparannya.

Farhan menambahkan masyarakat perlu menyampaikan persoalan di lingkungan secara detail. Sebagai contoh, sebuah ruas jalan sepanjang 200 meter dengan lebar tiga meter mengalami kerusakan sejak tujuh tahun lalu. Padahal, jalan tersebut menjadi salah satu penunjang kelancaran mobilitas warga.

Penyampaian persoalan yang dilengkapi data tersebut akan membantu anggota Dewan memperoleh gambaran lebih jelas mengenai kebutuhan masyarakat dan langkah yang perlu dilakukan untuk mengatasinya.

“Dengan menggunakan persoalan dan data, realisasi program semoga bisa turun,” katanya.

Dalam pengantar buku, Farhan menegaskan bahwa menjadi wakil rakyat merupakan jabatan mulia yang harus dijalankan dengan integritas dan akuntabilitas. Dalam menjalankan tugasnya, anggota Dewan juga harus mendapat pengawasan dari masyarakat.

Oleh karena itu, buku tersebut turut membekali masyarakat untuk menguji komitmen ideologis wakil rakyat, menuntut transparansi anggaran, serta memastikan kualitas kebijakan yang dihasilkan.

Wakil Ketua DPRD DIY, Budi Waljiman, mengatakan literasi menjadi sangat penting dalam memahami dinamika perumusan kebijakan. Masyarakat perlu memiliki pemahaman yang jernih dalam menyampaikan kebutuhan dan menguraikan persoalan.

Namun, dalam beberapa tahun terakhir, banjir informasi dinilai mengaburkan pemahaman masyarakat dan menggeser fokus dalam menyampaikan aspirasi. Karena itu, Budi mengajak masyarakat kembali menjadikan buku sebagai referensi yang dapat dipertanggungjawabkan sumbernya.

“Buku ini saya baca sederhana dan mudah dimengerti, tidak terlalu akademis. Semua kalangan bisa membaca dan mengerti maksudnya. Itu kelebihan buku ini,” kata Budi.

Sebagaimana disampaikan Farhan, masyarakat memegang kedaulatan tertinggi. Anggota Dewan juga merupakan hasil dari suara masyarakat. Dalam menjalankan tugasnya, terdapat tiga fungsi utama yang melekat pada lembaga legislatif, yakni legislasi, pengawasan, dan penganggaran.

Fungsi legislasi berkaitan dengan pembentukan peraturan daerah. Sementara itu, fungsi pengawasan dijalankan melalui pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Adapun fungsi penganggaran berkaitan dengan penyusunan anggaran untuk mendukung program yang dijalankan eksekutif.

Praktisi politik, M. Andri Perdana, menilai masyarakat perlu mendapatkan edukasi mengenai cara mengakses dan memanfaatkan fungsi Dewan secara optimal. Menurutnya, selama ini masyarakat lebih banyak dihadapkan pada berbagai pilihan tanpa dibekali pemahaman mengenai cara menyampaikan aspirasi dan menindaklanjutinya melalui lembaga legislatif.

“Buku ini hadir untuk menerjemahkan kegalauan masyarakat. Masyarakat hadir di kegiatan Dewan itu kebanyakan minta, tapi tidak tahu memanfaatkan secara optimal,” kata Andri.

Padahal, fungsi Dewan tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan permintaan masyarakat. Lebih dari itu, Dewan memiliki peran dalam mendorong pembangunan masyarakat dan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (SDM).

Melalui buku tersebut, Andri berharap masyarakat dapat memahami secara lebih jelas mekanisme untuk mengakses Dewan. Dengan demikian, masyarakat memiliki pemahaman yang lebih baik dalam menyampaikan kebutuhan sekaligus memanfaatkan fungsi lembaga legislatif.

“Tentu saja juga untuk meningkatkan kualitas literasi masyarakat.”

Pustakawan Ahli Utama DPAD DIY, Budiyono, menambahkan literasi sangat penting untuk membekali masyarakat dalam mengambil keputusan di berbagai bidang. DPAD DIY selama ini terus berkomitmen menghadirkan literasi di tengah masyarakat. (Advertorial)

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.