Ini Strategi Jateng Tumbuhkan Ekonomi Desa Melalui Ekosistem MBG

SEMARANG — Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, mendorong desa mengambil peran strategis sebagai pemasok bahan pangan dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Langkah ini dinilai penting untuk memperkuat ekonomi desa sekaligus menjamin keberlanjutan program nasional tersebut.

Pernyataan tersebut disampaikan dalam acara penandatanganan Surat Dukungan Asta Cita Presiden RI yang diprakarsai Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia di Koperasi Desa Merah Putih Bergas Kidul, Kabupaten Semarang, Sabtu (27/6/2026).

Dalam kegiatan itu juga dilakukan nota kesepahaman antara DPD Papdesi dengan sejumlah kementerian dan lembaga guna memperkuat kolaborasi antara BUMDes, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP), serta Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Menurut Luthfi, BUMDes dan KDMP memegang peran kunci dalam membangun rantai pasok MBG. Mulai dari menghimpun hasil pertanian, peternakan, dan perikanan, hingga memastikan distribusi bahan pangan berkualitas ke dapur SPPG.

“Saya sangat mendukung MoU yang kita laksanakan. Tetapi kami minta jangan hanya sebatas MoU. Kita harus ikut cek, recheck, dan final check, sehingga program ini benar-benar membumi di masyarakat,” ujar Luthfi.

Desa Didorong Kelola Dapur Gizi

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga mendorong agar BUMDes tidak hanya berperan sebagai pemasok, tetapi mampu mengelola dapur SPPG secara langsung. Dengan demikian, rantai pasok dari hulu hingga hilir dapat dikelola desa dan memberikan nilai tambah ekonomi bagi warga.

Selain itu, operasional dapur SPPG diarahkan menggunakan energi ramah lingkungan seperti Compressed Natural Gas (CNG), guna meningkatkan efisiensi dan keberlanjutan program.

Berdasarkan data Pemprov Jateng, penerima manfaat Program MBG di wilayah tersebut mencapai lebih dari 9 juta orang yang dilayani oleh 4.382 SPPG. Sementara itu, terdapat lebih dari 8.500 KDMP yang menjadi kekuatan kelembagaan desa.

Luthfi menegaskan, pemerintah terbuka terhadap masukan masyarakat terkait pelaksanaan program. Ia juga menekankan pentingnya mengutamakan kearifan lokal dan produk unggulan desa agar program ini tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi, tetapi juga menggerakkan ekonomi desa.

SPPG Wajib Serap Produk Desa

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menegaskan bahwa SPPG harus memanfaatkan potensi pangan lokal.

“SPPG wajib membeli bahan pangan dari Koperasi Desa Merah Putih, BUMDes, koperasi desa, atau usaha desa lainnya. Tidak boleh mengambil dari tempat lain jika potensi di desa tersedia,” tegasnya.

Ketua DPP Papdesi, Wargiyati, menambahkan sinergi antara koperasi desa, BUMDes, dan SPPG diharapkan mampu menggerakkan roda ekonomi desa.

“Kami berharap Koperasi Desa dan BUMDes dapat bersinergi sebagai pemasok bahan pangan dari potensi desa masing-masing untuk mendukung Program MBG,” ujarnya.

Acara tersebut turut dihadiri sejumlah pejabat, antara lain Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto, Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Didit Herdiawan Ashaf, Anggota DPR RI Mohammad Hatta, Staf Khusus Presiden Bidang Buruh Said Iqbal, Sekretaris Kementerian Koperasi Ahmad Zabadi, Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Iqbal Shoffan Shoffwan, serta Bupati Semarang Ngesti Nugraha. (Advertorial)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.