Indeks Literasi dan Inklusi Keuangan Masyarakat Indonesia Meningkat

JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), dan Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2026. Hasil survei menunjukkan indeks literasi keuangan masyarakat Indonesia mencapai 69,57 persen, sementara indeks inklusi keuangan mencapai 93,61 persen.

Capaian tersebut meningkat dibandingkan hasil SNLIK 2025, yang mencatat indeks literasi keuangan sebesar 66,64 persen dan indeks inklusi keuangan sebesar 92,74 persen.

Tidak hanya mengalami peningkatan, capaian SNLIK 2026 juga telah melampaui target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 untuk 2029. Dalam RPJMN tersebut, target indeks literasi keuangan ditetapkan sebesar 69,35 persen dan indeks inklusi keuangan sebesar 93 persen.

Hasil SNLIK 2026 disampaikan oleh Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi, Ketua Dewan Komisioner LPS Anggito Abimanyu, dan Kepala BPS Republik Indonesia Amalia Adininggar Widyasanti di Kantor BPS, Jakarta, Senin (10/8).

SNLIK merupakan survei yang bertujuan mengukur tingkat literasi dan inklusi keuangan masyarakat Indonesia. Hasil survei menjadi salah satu landasan dalam penyusunan kebijakan dan program untuk meningkatkan literasi serta inklusi keuangan nasional.

SNLIK 2026 juga menjadi pelaksanaan pertama yang melibatkan kolaborasi antara OJK, LPS, dan BPS. Sebelumnya, SNLIK 2024 dan 2025 dilaksanakan melalui kerja sama OJK dan BPS.

Kolaborasi tersebut dilakukan untuk memperoleh gambaran kondisi literasi dan inklusi keuangan masyarakat Indonesia secara lebih komprehensif. Pelaksanaan SNLIK 2026 juga mempertimbangkan hasil evaluasi survei sebelumnya serta kebutuhan data pemerintah melalui Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI).

Cakupan Sektor Keuangan Lebih Luas

Penghitungan SNLIK 2026 mencakup seluruh lembaga serta produk dan layanan di sektor jasa keuangan. Cakupan tersebut meliputi perbankan, pasar modal, perasuransian, lembaga pembiayaan, dana pensiun, pergadaian, lembaga keuangan mikro, fintech lending atau pinjaman daring, serta penyelenggara sistem pembayaran (PSP).

Selain itu, survei juga mencakup penyelenggara program jaminan sosial dan lembaga jasa keuangan lainnya, termasuk lembaga sui generis, lembaga penjaminan, Lembaga Jasa Keuangan (LJK) bidang Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto (IAKD), koperasi simpan pinjam (KSP), PT Pos Indonesia, dan lembaga lainnya.

Dari sisi wilayah, SNLIK 2026 dilaksanakan di seluruh 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota di Indonesia. Jumlah sampel juga meningkat signifikan, yakni mencapai 75.000 responden berusia 15 hingga 79 tahun.

Cakupan tersebut jauh lebih besar dibandingkan SNLIK 2024 dan 2025 yang melibatkan 10.800 responden di 120 kabupaten/kota pada 34 provinsi.

Pendataan lapangan SNLIK 2026 dilaksanakan pada 26 Januari hingga 18 Februari 2026 melalui wawancara tatap muka menggunakan metode Computer Assisted Personal Interviewing (CAPI).

Pelaksanaan pendataan melibatkan sebanyak 3.480 petugas untuk memastikan proses pengumpulan data berjalan secara terstruktur dan mencakup seluruh wilayah sasaran survei.

Peningkatan indeks literasi dan inklusi keuangan tersebut menjadi indikator positif terhadap semakin luasnya pemahaman dan akses masyarakat Indonesia terhadap produk dan layanan jasa keuangan. Hasil SNLIK 2026 diharapkan dapat menjadi dasar penguatan kebijakan untuk memperluas akses sekaligus meningkatkan kualitas pemanfaatan layanan keuangan masyarakat. (Advertorial)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.