270 Tahun Kota Jogja, Modernisasi Kota Tetap Berpijak pada Budaya dan Lingkungan

JOGJA—Memasuki usia ke-270, Kota Jogja menghadapi tantangan untuk terus berkembang tanpa kehilangan karakter. Modernisasi dinilai perlu tetap berpijak pada budaya dan sejarah, sekaligus memperhatikan keberlanjutan lingkungan dan kebutuhan masyarakat.

Guru Besar Rancang Pusaka Perkotaan Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada (UGM), Ikaputra, mengatakan usia 270 tahun merupakan perjalanan panjang yang patut disyukuri. Jogja berkembang dari kawasan hutan menjadi kota yang terus berubah mengikuti perkembangan zaman.

Sejak awal, pembangunan Kota Jogja telah memperhatikan kondisi alam. Gunung dan laut menjadi bagian dari orientasi kota, sementara wilayahnya berkembang di antara dua sungai. Sistem drainase pun memanfaatkan potensi alam.

"Kota Jogja di antara dua sungai, di mana orang tidak berpikir atau saat ini jarang orang yang berpikir memperhatikan drainase kota yang dikembangkan dari potensi alam. Jadi artinya, respons terhadap alam itu sudah dimulai dari awal sekali," ujarnya, Minggu (4/10/2026).

Menurut Ikaputra, perkembangan Jogja juga tidak terlepas dari perkebunan pada masa kolonial Belanda. Saat itu, Jogja menjadi salah satu pusat perkebunan kopi, indigo, dan tebu. Untuk mendukung distribusi hasil perkebunan, Belanda membangun jaringan kereta api yang kemudian menghubungkan Jogja dengan berbagai daerah.

Stasiun Lempuyangan menjadi salah satu bagian penting dari perkembangan jaringan tersebut.

"Joglosemar itu Jogja, Solo, Semarang. Yang paling awal kan Jogja. Sehingga bagi kami, Jogja itu tidak bicara heritage, tetapi adalah proses pengembangan tata ruang yang luar biasa, dan kemudian sekarang jadi heritage," paparnya.

Salah satu contoh perkembangan tata ruang modern adalah Kotabaru yang dibangun dengan konsep Garden City atau Kota Taman. Konsep yang diperkenalkan perencana kota asal Inggris, Ebenezer Howard, itu juga diterapkan di sejumlah kawasan lain, seperti Gondangdia di Jakarta, Candi Baru Semarang, dan Kotabaru Malang.

"Salah satunya adalah Kotabaru. Yang lainnya Gondangdia di Jakarta, Candi Baru Semarang, Kotabaru Malang. Empat itu adalah contoh bahwa kota itu mengalami pembaruan dengan pengaturan perencanaan tata kota, tata ruang yang termodern," tuturnya.

Karena itu, menurut Ikaputra, pengembangan Jogja tidak perlu berhenti pada kawasan yang telah menjadi ikon seperti Malioboro dan Kotabaru. Kota harus terus melahirkan gagasan baru sesuai kebutuhan zamannya.

"Tapi ketika kita bicara misalnya pengembangan kota metropolitan bandara namanya Aerotropolis, harusnya diterima. Karena itu tidak pernah terjadi di Indonesia. Di dunia baru mulai," tuturnya.

Kawasan dan tata ruang lama, lanjut dia, tetap perlu dilestarikan, termasuk konsep kosmologi dan Sumbu Filosofis. Namun, warisan tersebut tidak seharusnya membatasi lahirnya gagasan baru.

"Kira-kira kalau bicara mengenai 270 tahun itu, Jogja tidak bicara mengenai warisan budaya yang fisik, tapi pemikiran warisan pemikiran yang selalu paling baru. Itu yang harus dibangun ke depan," lanjutnya.

Transportasi Publik Masih Menjadi Tantangan

Transportasi publik menjadi salah satu pekerjaan rumah Jogja. Pada 1970-an, colt kampus dikembangkan untuk melayani kebutuhan mahasiswa sebagai bagian dari karakter Jogja sebagai kota pelajar. Layanan itu kemudian berkembang menjadi bus kota hingga Trans Jogja.

Menurut Ikaputra, pengembangan transportasi publik perlu disertai evaluasi rute dan layanan. Kajian juga harus melibatkan ahli transportasi, tata ruang, dan lingkungan agar sistem yang dibangun sesuai kebutuhan masyarakat sekaligus mendukung pengurangan emisi.

"Bagaimana tanpa transportasi publik, risiko perubahan iklim itu tidak akan mungkin dikurangi," jelasnya.

Transportasi publik, menurutnya, tidak harus dinilai dari keuntungan finansial. Manfaat utamanya adalah mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, polusi, dan emisi.

Peningkatan kepemilikan mobil dan sepeda motor justru memperbesar tekanan terhadap lingkungan. Kondisi tersebut turut meningkatkan risiko dampak perubahan iklim, seperti hujan lebat dan cuaca ekstrem.

"Termasuk kebalikannya ketika sekarang kita bisa lihat kan banyak kebakaran itu karena apa? Karena panasnya itu melebihi dari situasi sebelumnya. Sehingga orang membakar sampah saja sedikit, itu akan segera terbakar," jelasnya.

Ia menekankan pentingnya mengubah cara pandang terhadap transportasi. Hampir 60% penyebab perubahan iklim, menurutnya, berkaitan dengan transportasi yang tidak berkelanjutan dan berbasis kendaraan pribadi.

Ikaputra mencontohkan Singapura yang lebih memilih memperkuat transportasi publik ketimbang mendorong penggunaan mobil listrik pribadi. Pengurangan dampak lingkungan, menurutnya, tidak cukup hanya dengan mengganti kendaraan berbahan bakar minyak menjadi kendaraan listrik.

"Dia [Singapura] tidak peduli dengan program mobil listrik karena dia bilang bahwa, saya lebih baik mengembangkan program transportasi publik yang mungkin non-listrik daripada mobil listrik pribadi," paparnya.

Riset Pustral UGM untuk National Transport Policy, kata dia, menunjukkan masyarakat di kota dengan transportasi publik yang baik seperti Singapura, Hong Kong, dan Tokyo hanya perlu mengalokasikan sekitar 15% hingga maksimal 20% pendapatannya untuk transportasi.

"Tapi di Indonesia yang berpenghasilan rendah dan ini, itu bisa 50% sampai 60% dari gajinya itu untuk transportasi pribadi," lanjutnya.

Kawasan Rendah Emisi Bisa Jadi Inspirasi Dunia

Penataan kawasan Abu Bakar Ali dan pengembangan pedestrian Malioboro dinilai menjadi langkah penting untuk membangun Jogja yang lebih ramah pejalan kaki dan lingkungan. Malioboro yang diarahkan menjadi kawasan rendah emisi bahkan berpotensi menjadi contoh bagi kota lain.

Ikaputra menilai pengembangan pedestrian merupakan bagian dari strategi yang mempertemukan pelestarian dengan pembangunan. Menurutnya, kota perlu memperbanyak jalur pedestrian yang kemudian didukung transportasi publik.

"Karena kalau orang jalan kaki makin banyak, orang itu akan diangkut di mana-mana pun itu dengan publik transportasi. Malioboro nanti akan full rendah emisi, itu kan berarti ada inspirasi Kota Jogja untuk Indonesia dan untuk dunia," paparnya.

Konsep serupa, menurutnya, sebenarnya telah lama hidup di Jogja melalui prinsip Hamemayu Hayuning Bawana di kawasan Kraton yang menekankan keseimbangan dan kelestarian lingkungan.

Pengembangan ruang terbuka hijau juga dinilai penting untuk mengembalikan karakter Jogja sebagai kawasan yang dahulu merupakan hutan. Karena itu, rencana menjadikan kawasan Abu Bakar Ali sebagai hutan kota dinilai tepat.

"Saya pikir cara yang baik, tinggal desainnya aja kan. Tapi pemikirannya sudah oke," ucapnya.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.