Gerakkan Roda Perekonomian Kulonprogo lewat Realisasi Program Prioritas Bupati

KULONPROGO—Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kulon Progo memprioritaskan perbaikan infrastruktur jalan kabupaten pada 2026. Kebijakan ini diambil menyusul banyaknya masukan dan keluhan masyarakat terkait kondisi jalan. Perbaikan infrastruktur tersebut diharapkan dapat mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi di Bumi Binangun.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kulon Progo, Muh. Aris Nugroho, mengatakan hampir seluruh pekerjaan infrastruktur menjadi prioritas Bupati Kulon Progo, Agung Setyawan.

Pekerjaan tersebut meliputi perbaikan jalan kabupaten dan jalan lingkungan, irigasi primer, sekunder, dan tersier, serta jalan usaha tani untuk mendukung ketahanan pangan. Selain itu, Pemkab Kulon Progo juga memprioritaskan lampu penerangan jalan umum (LPJU), program padat karya jalan lingkungan dan desa, infrastruktur pendidikan dan olahraga, infrastruktur kesehatan, rumah tidak layak huni (RTLH), serta tempat ibadah.

“Prioritas utamanya dari berbagai infrastruktur itu adalah jalan kabupaten seiring masukan dari masyarakat terkait kondisi jalan kabupaten,” kata Aris.

Aris mengatakan Bupati Kulon Progo menetapkan kebijakan pembangunan infrastruktur jalan sebagai fokus pada 2026–2027, meskipun pembangunan infrastruktur lainnya tetap berjalan.

“Secara bertahap, pembangunan infrastruktur menjadi prioritas pembangunan Bupati,” katanya.

Untuk mendukung program prioritas tersebut, Pemkab Kulon Progo menaikkan anggaran pelayanan publik dalam APBD 2026 menjadi Rp102,16 miliar. Anggaran itu meningkat Rp13,1 miliar atau 14,79% dibandingkan dengan anggaran pada 2025 yang sebesar Rp89 miliar.

Aris menjelaskan tambahan anggaran tersebut difokuskan untuk perbaikan jalan kabupaten, jembatan, sistem penyediaan air minum (SPAM), irigasi, LPJU, serta renovasi fasilitas kesehatan dan pendidikan.

Sektor jalan kabupaten mendapat alokasi terbesar, yakni Rp39,1 miliar. Anggaran tersebut meningkat 88,2% sebagai respons atas banyaknya keluhan warga terkait kerusakan akses jalan.

Selain pembangunan fisik, Pemkab Kulon Progo mengalokasikan Rp8,7 miliar untuk program padat karya. Anggaran ini meningkat 61,1% dan diharapkan dapat membantu meningkatkan pendapatan masyarakat.

Efisiensi Ketat

Sekretaris Daerah Kulon Progo, Triyono, mengatakan setiap kapanewon juga mendapat alokasi anggaran Rp1,5 miliar melalui mekanisme musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang), sesuai dengan kebutuhan dan prioritas masing-masing wilayah.

Kenaikan anggaran tersebut dimungkinkan melalui efisiensi belanja birokrasi secara ketat. Langkah yang ditempuh antara lain menghapus anggaran jamuan makan dan minum rapat serta menunda kegiatan yang tidak mendesak.

“Langkah ini dilakukan agar manfaat APBD lebih langsung dirasakan masyarakat,” kata Triyono.

Melalui kebijakan tersebut, Pemkab Kulon Progo berharap alokasi anggaran dapat lebih optimal untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, terutama dalam meningkatkan kualitas infrastruktur dasar dan pelayanan publik di berbagai wilayah. (Advertorial)

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.