Pegadaian Perkokoh Kepemimpinan Bisnis Emas di Indonesia
Pegadaian memperkuat kepemimpinan bisnis emas melalui Bank Emas, Tring!, dan ATM Emas untuk membangun ekosistem emas yang terintegrasi di Indonesia.
Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen menghadiri deklarasi pembentukan Forkomsanda di Aula Sasana Widyapraja, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Jawa Tengah, Senin (16/11/2026)./Istimewa-Pemprov Jateng
Harianjogja.com, SEMARANG—Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membentuk Forum Komunikasi Siber dan Sandi Daerah (Forkomsanda) untuk memperkuat perlindungan data pribadi masyarakat sekaligus mencegah gangguan pelayanan publik berbasis digital. Forum ini akan menjadi wadah koordinasi lintas sektor dalam menghadapi ancaman keamanan siber, mulai dari kebocoran data hingga serangan ransomware yang berpotensi mengganggu sistem pemerintahan.
Pembentukan Forkomsanda tersebut dideklarasikan di Aula Sasana Widyapraja, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Jawa Tengah, Senin (16/11/2026). Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen hadir mewakili Gubernur Ahmad Luthfi dalam kegiatan tersebut.
Taj Yasin mengatakan pembentukan forum ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan pemerintah sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap layanan publik digital.
"Dengan adanya terbentuknya Forkom Sandi ini kami berharap pelayanan kita semakin baik dan dipercaya oleh masyarakat,” kata Taj Yasin.
Menurutnya, perlindungan data menjadi persoalan penting seiring semakin cepatnya transformasi digital dalam penyelenggaraan pemerintahan. Kepercayaan masyarakat tidak cukup dibangun melalui pelayanan yang cepat dan mudah, tetapi juga harus disertai jaminan keamanan informasi pribadi yang mereka serahkan kepada pemerintah.
Melalui Forkomsanda, Pemprov Jateng ingin memberikan kepastian bahwa data yang dihimpun untuk kepentingan pelayanan publik dikelola secara aman. Upaya tersebut dilakukan melalui penguatan sistem komunikasi, persandian, dan keamanan siber.
Taj Yasin menegaskan transformasi digital membawa manfaat besar bagi pemerintahan, tetapi juga menghadirkan risiko yang perlu diantisipasi. Ancaman tersebut mencakup kebocoran data, serangan ransomware, penyalahgunaan informasi, hingga gangguan terhadap infrastruktur dan sistem pelayanan publik.
Karena itu, keamanan siber tidak bisa hanya ditangani oleh satu instansi atau sektor tertentu. Diperlukan keterlibatan pemerintah daerah, TNI, Polri, kejaksaan, instansi vertikal, akademisi, serta seluruh pemangku kepentingan.
Ia menyampaikan terdapat lima agenda prioritas yang harus dijalankan Forkomsanda untuk memperkuat ketahanan siber di Jawa Tengah.
Pertama, memperkuat koordinasi dan sinergi lintas sektor agar penanganan ancaman keamanan digital dapat dilakukan secara bersama-sama.
Kedua, meningkatkan kemampuan deteksi dini serta pertukaran informasi mengenai ancaman siber. Langkah ini mencakup pemantauan, analisis, dan pengembangan sistem peringatan dini.
Ketiga, memperkuat kapasitas pengamanan informasi melalui penerapan sistem manajemen keamanan informasi, persandian, perlindungan data, serta peningkatan kompetensi sumber daya manusia.
Keempat, mempercepat penanganan insiden siber secara terpadu. Upaya ini dilakukan dengan memperkuat koordinasi Computer Security Incident Response Team (CSIRT), Security Operations Center (SOC), serta mekanisme respons dan pemulihan ketika terjadi insiden.
Kelima, meningkatkan literasi dan kesadaran keamanan digital masyarakat. Dengan demikian, masyarakat diharapkan semakin cerdas dan waspada ketika memanfaatkan teknologi.
Taj Yasin mengingatkan keberhasilan Forkomsanda tidak cukup dinilai dari pembentukan organisasi ataupun pelaksanaan rapat koordinasi. Forum tersebut harus mampu menghasilkan tindakan nyata yang memberikan perlindungan bagi masyarakat.
Ada sejumlah hasil yang diharapkan dari keberadaan forum ini. Di antaranya pembentukan mekanisme koordinasi dan pertukaran informasi keamanan siber lintas sektor serta penyusunan peta risiko dan kerawanan siber Jawa Tengah.
Selain itu, Forkomsanda diharapkan mampu mendorong pelaksanaan deteksi dini dan penanganan insiden secara terpadu. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia serta kematangan keamanan informasi di lingkungan pemerintahan daerah juga menjadi sasaran penting.
Dengan langkah tersebut, koordinasi penanganan ancaman digital di Jawa Tengah diharapkan tidak berhenti pada tingkat kebijakan, tetapi dapat diterapkan dalam sistem pelayanan pemerintahan.
Sementara itu, Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Nugroho Sulistyo Budi, mengatakan pembentukan Forkomsanda merupakan bagian dari kerja sama BSSN dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam membangun kolaborasi keamanan siber dan persandian di daerah.
Menurut Nugroho, transformasi digital harus didukung sistem keamanan siber yang memadai. Tanggung jawab tersebut bukan hanya berada di tangan pemerintah pusat, melainkan membutuhkan dukungan pemerintah daerah hingga tingkat paling bawah.
Hal itu penting terutama dalam pengembangan sistem Satu Data Indonesia. Proses penghimpunan data dilakukan secara berjenjang, mulai dari desa, kecamatan, kabupaten/kota, hingga pemerintah pusat.
Karena itu, perlindungan informasi harus dibangun secara kolaboratif sejak sumber data. Keamanan tidak cukup hanya diperkuat ketika data sudah terkumpul di tingkat pemerintah pusat.
Nugroho juga mengingatkan perkembangan teknologi membuat tantangan keamanan siber semakin kompleks. Modus, bentuk, taktik, dan teknik serangan yang dilakukan pelaku kejahatan siber terus berkembang.
Salah satu tantangan yang perlu mendapat perhatian adalah pemanfaatan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) dalam aksi kejahatan digital.
Teknologi AI dapat dimanfaatkan pelaku untuk memanipulasi aspek kognitif dan psikologis manusia. Melalui cara tersebut, korban bisa dibuat lebih mudah menyerahkan akses akun maupun informasi penting.
Tidak hanya itu, pelaku serangan siber juga memiliki kemampuan mengidentifikasi sistem, melakukan pemindaian selama 24 jam, serta menguji berbagai skenario untuk menemukan celah keamanan.
Kondisi tersebut menuntut seluruh pihak meningkatkan kesiapsiagaan dalam membangun sistem pertahanan digital. Kemampuan sumber daya manusia juga perlu diperkuat agar tidak mudah menjadi korban manipulasi maupun rekayasa sosial melalui teknologi.
Pembentukan Forkomsanda Jawa Tengah diharapkan menjadi langkah awal memperkuat ketahanan siber daerah. Kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh unsur terkait menjadi bagian penting untuk melindungi data masyarakat sekaligus menjaga keberlangsungan pelayanan publik berbasis digital.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Pegadaian memperkuat kepemimpinan bisnis emas melalui Bank Emas, Tring!, dan ATM Emas untuk membangun ekosistem emas yang terintegrasi di Indonesia.
Angin kencang menerjang Sleman, Rabu (18/11/2026). Pohon tumbang menimpa jaringan listrik dan mobil di tiga kapanewon.
Sebanyak 16 sekolah di DIY disiapkan menjadi pelopor ekonomi syariah 2026. DIY sebelumnya memiliki 46 sekolah SPES dan dua kali juara Adinata Syariah.
Pemerintah menyiapkan proyek PLTS 5,3 GWp untuk mengejar target energi surya 100 GWp, termasuk di Cirata dan Jatiluhur.
Kehamilan merupakan masa istimewa yang membutuhkan perhatian ekstra, baik dari sisi kesehatan fisik maupun mental ibu hamil (Bumil)
Lepas E6 siap diperkenalkan di GAW 2026. SUV listrik ini membawa baterai 67 kWh, kamera 540 derajat dan 16 fitur ADAS.