Pemprov Jateng Perluas Pendampingan Sertifikasi Halal untuk UMKM

Harianjogja.com, SEMARANG—Sebanyak 2.512.759 produk di Jawa Tengah telah mengantongi sertifikat halal sejak 2020 hingga 7 Oktober 2026. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus memperluas pendampingan sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk memperkuat ekosistem halal sekaligus meningkatkan daya saing produk lokal.

Upaya tersebut dilakukan melalui kolaborasi lintas daerah, perluasan akses layanan sertifikasi, serta penguatan keterkaitan ekonomi halal dengan sektor pariwisata ramah muslim.

Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Jawa Tengah, Ika Efrilia, menyampaikan jumlah sertifikat halal yang telah diterbitkan mencapai 852.083 sertifikat.

"Peningkatan tersebut tidak terlepas dari berbagai program fasilitasi dan kemudahan sertifikasi halal, termasuk program Sertifikasi Halal Gratis (Sehati) yang menyasar pelaku UMKM," ungkap Ika saat audiensi bersama Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen di Semarang, Senin (9/11/2026).

Penerbitan Sertifikat Halal di Jateng Meningkat

Berdasarkan data BPJPH, penerbitan sertifikat halal di Jawa Tengah menunjukkan peningkatan. Pada 2020, jumlah sertifikat yang diterbitkan sebanyak 667 sertifikat. Angka tersebut meningkat menjadi 214.207 sertifikat selama 2026.

Sementara itu, jumlah produk yang telah tersertifikasi halal khusus pada 2026 mencapai 831.481 produk.

Untuk mempercepat pengembangan ekosistem halal, BPJPH bersama Pemprov Jateng memperkuat kerja sama dengan pemerintah kabupaten dan kota.

Salah satu langkahnya dilakukan melalui penandatanganan komitmen bersama BPJPH dengan 35 pemerintah kabupaten/kota se-Jawa Tengah pada 21 April 2026.

Dalam kesepakatan tersebut, ditetapkan target produk tersertifikasi halal sebanyak 557.269 produk pada 2026 dan 556.616 produk pada 2027.

Selain menetapkan target, pemerintah juga berupaya memperluas akses masyarakat terhadap layanan sertifikasi halal. Salah satunya melalui penyediaan gerai layanan BPJPH di Mal Pelayanan Publik (MPP) kabupaten/kota.

Sejumlah daerah yang telah memiliki gerai layanan tersebut meliputi Kabupaten Jepara, Kendal, Pati, Pekalongan, Kudus, Demak, Sukoharjo, dan Rembang.

Pemprov Jateng Dorong 35 Daerah Anggarkan Pendampingan UMKM

Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen mengatakan penguatan ekosistem halal membutuhkan keterlibatan seluruh pemerintah daerah. Dukungan tidak cukup hanya melalui kebijakan di tingkat provinsi, tetapi juga harus diwujudkan dalam program dan penganggaran di setiap kabupaten/kota.

Menurutnya, keterlibatan pemerintah daerah diperlukan agar pendampingan sertifikasi halal dapat menjangkau lebih banyak pelaku UMKM.

"Kita membutuhkan distribusi ke 35 kabupaten/kota untuk menganggarkan pendampingan, sehingga semakin banyak pelaku UMKM yang mendapatkan sertifikat halal," ujarnya.

Pemprov Jateng juga tengah merumuskan langkah strategis untuk membangun ekosistem halal yang terintegrasi dengan pengembangan ekonomi daerah. Perhatian khusus diarahkan pada penguatan ekonomi syariah dan pariwisata ramah muslim.

"Setelah dirumuskan, kami akan mendapatkan resume dari Biro Perekonomian untuk menata ekonomi Jawa Tengah, khususnya ekonomi syariah dan pariwisata ramah muslim," jelasnya.

Taj Yasin menegaskan anggaran pendampingan sertifikasi halal tidak boleh hanya mengandalkan APBD Provinsi Jawa Tengah. Hal ini mengingat jumlah pelaku usaha yang perlu difasilitasi cukup besar.

Karena itu, pemerintah kabupaten/kota didorong ikut menyediakan dukungan anggaran sesuai mekanisme penganggaran di masing-masing daerah.

Melalui kolaborasi tersebut, Pemprov Jateng berharap semakin banyak UMKM memperoleh kemudahan dalam mengurus sertifikasi halal. Kejelasan jaminan kehalalan produk diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan konsumen sekaligus membuka peluang pemasaran yang lebih luas bagi produk lokal.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.