Pemprov Jateng Perluas Jaminan Kesehatan untuk Guru Ngaji dan Marbot

Harianjogja.com, SEMARANG—Guru ngaji dan marbot masjid menjadi kelompok masyarakat yang diusulkan mendapat perlindungan melalui program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Jawa Tengah. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah tengah mengupayakan perluasan cakupan jaminan kesehatan agar pekerja sosial dan keagamaan yang belum terakomodasi bisa memperoleh perlindungan.

Upaya tersebut dibahas dalam audiensi antara Direktur Perencanaan dan Pengembangan BPJS Kesehatan, Sutopo Patria Jati, dengan Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen di Kota Semarang, Senin (9/11/2026).

Sutopo mengungkapkan masih ada kelompok masyarakat yang membutuhkan perlindungan kesehatan, tetapi belum tercakup dalam skema bantuan pemerintah. Di antaranya guru ngaji atau guru agama serta marbot masjid yang memiliki peran sosial dan keagamaan di tengah masyarakat.

Menurutnya, perlu dilakukan pemetaan ulang terhadap kelompok penerima manfaat. Salah satu opsi yang dapat dipertimbangkan adalah mengalihkan anggaran dari pos pembiayaan yang jumlah penerimanya semakin berkurang kepada kelompok masyarakat yang belum mendapatkan jaminan kesehatan.

Pemprov Jateng Siapkan Potensi Anggaran Rp1,7 Miliar

Sutopo mengatakan perluasan perlindungan kesehatan membutuhkan gotong royong dari berbagai pihak agar pembiayaannya dapat berkelanjutan. Hal itu dinilai penting mengingat kondisi fiskal pemerintah daerah yang cukup menantang.

Dukungan pembiayaan, menurutnya, dapat berasal dari berbagai sumber, termasuk masyarakat, lembaga filantropi, serta tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility (CSR).

"Pemerintah daerah perlu dibantu dari berbagai pihak dan sumber yang ada, terutama masyarakat, lembaga filantropi, maupun CSR," ujarnya.

Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen, menyambut usulan perluasan cakupan jaminan kesehatan tersebut. Ia menyampaikan apresiasi atas perhatian terhadap kelompok pekerja sosial dan berkomitmen mengupayakan agar guru ngaji serta marbot masjid mendapatkan perlindungan kesehatan.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, Zulfachmi Wahab, menjelaskan Pemprov Jateng telah menyiapkan pembiayaan jaminan kesehatan melalui dua skema, yakni Penerima Bantuan Iuran (PBI) dan Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU).

Dalam evaluasi pembiayaan, terdapat potensi pengalihan anggaran pada skema PBPU seiring berkurangnya kebutuhan pembiayaan bagi kelompok tertentu. Salah satunya berkaitan dengan peserta yang sebelumnya memperoleh perlindungan pada masa pandemi Covid-19.

Zulfachmi menyebut terdapat kelebihan anggaran sekitar Rp1,7 miliar yang berpeluang dimanfaatkan untuk memperluas perlindungan kesehatan bagi kelompok masyarakat lain yang membutuhkan.

Guru Ngaji dan Marbot Jadi Sasaran Perluasan JKN

Guru ngaji dan marbot masjid menjadi salah satu kelompok yang mendapat perhatian dalam rencana perluasan jaminan kesehatan tersebut. Selain itu, peluang penambahan penerima perlindungan juga diarahkan kepada kelompok masyarakat yang membutuhkan dukungan sosial dan kesehatan.

Langkah ini diharapkan dapat membantu Pemprov Jateng menjangkau masyarakat yang belum seluruhnya terdata dalam skema jaminan kesehatan. Dengan demikian, perlindungan tidak hanya diberikan kepada kelompok yang selama ini sudah tercakup dalam program pemerintah.

Melalui penguatan kolaborasi dengan BPJS Kesehatan, Pemprov Jateng berharap cakupan jaminan kesehatan semakin inklusif. Pemerintah daerah juga menargetkan akses layanan kesehatan dapat semakin mudah, merata, dan berkelanjutan bagi masyarakat.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.