Program pemberdayaan perempuan dan anak bisa menggunakan Dana Keistimewaan (Danais), karena program tersebut bagian dari percepatan tercapainya visi misi Gubernur DIY dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), yakni terwujudnya peningkatan kemuliaan martabat manusia Jogja.
Pemda DIY sampai saat ini belum memanfaatkan hotel Mutiara satu dan dua yang dibeli dengan dana keistimewaan (Danais) sebesar Rp170 miliar pada 2020 lalu. Alasannya karena masih menunggu kajian dan renovasi.
Pemda DIY menggelontorkan Dana Keistimewaan (Danais) Sebesar Rp18,78 miliar untuk 32 Kalurahan di DIY. Danais yang dikucurkan untuk 32 kalurahan tersebut dari APBD DIY murni 2021
Mulai 2021, 33 kalurahan di DIY mendapat bantuan keuangan khusus (BKK) dari dana keistimewaan (danais) DIY. Kalurahan penerima hendaknya memanfaatkan bantuan tersebut dengan baik, agar terbuka peluang bagi kalurahan lain mendapat fasilitas serupa di tahun anggaran berikutnya.
Dana Keistimewaan (Danais) bisa menjadi salah satu solusi untuk membantu upaya pengentasan kemiskinan di DIY.
DPRD DIY menyarankan penggunaan dana keistimewaan (danais) untuk mendukung penanganan Covid-19 terutama di sektor kesehatan dan pemulihan ekonomi. Usulan itu disampaikan seiring menurunkan pendapatan daerah karena terdampak pandemi Covid-19.
Pemda DIY akan mendapat Dana Keistimewaan (Danais) sebsar Rp1,32 triliun pada 2021. Pemanfaatan Danais tahun ini paling banyak dialokasikan untuk kebudayaan, kemudian disusul tata ruang, kelembagaan dan pertanahan.
Kementerian Keuangan telah menetapkan besaran Dana Keistimewaan (Danais) 2021 untuk DIY, sebesar Rp1,32 triliun. Besaran ini sama dengan besaran danais tahun ini, yang salah satu fokusnya adalah pada menjadikan laut sebagai halaman muka Jogja.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bantul akan mengubah pola kegiatan yang dibiayai dana keistimewaan (danais) dengan menyesuaikan kondisi pandemi Covid-19. Sebab danais tahun ini masih minim realisasinya.
Sekretaris Daerah (Sekda) Bantul, Helmi Jamharis mengatakan Pemerintah Kabupaten Bantul masih menyiapkan pengukuhan camat menjadi penewu dan kepala desa menjadi lurah. Perubahan nomenklatur itu menjadi salah satu syarat pencairan dana keistimewaan (danais) sampai tingkat desa. Pengukuhan belum dilakukan karena adanya pandemi coronavirus disease (Covid-19).
