Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bantul akan mengubah pola kegiatan yang dibiayai dana keistimewaan (danais) dengan menyesuaikan kondisi pandemi Covid-19. Sebab danais tahun ini masih minim realisasinya.
Sekretaris Daerah (Sekda) Bantul, Helmi Jamharis mengatakan Pemerintah Kabupaten Bantul masih menyiapkan pengukuhan camat menjadi penewu dan kepala desa menjadi lurah. Perubahan nomenklatur itu menjadi salah satu syarat pencairan dana keistimewaan (danais) sampai tingkat desa. Pengukuhan belum dilakukan karena adanya pandemi coronavirus disease (Covid-19).
Serapan Dana Keistimewaan (Danais) di Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (DPTR) Bantul baru mencapai sekitar 10% dari total Rp9 miliar hingga Agustus 2020 ini. Alasannya proses pengerjaan yang didanai anggaran danais tahun ini terkendala pandemi Covid-19.
Kepala Dinas Kebudayaan Gunungkidul, Agus Kamtono mengatakan, pihaknya menjadi salah satu organisasi erangkat daerah (OPD) yang mendapatkan kucuran dana keistimewaan. Total sudah dikucurkan hingga ratusan miliar. Selain untuk kegiatan rutin yang berkaitan dengan urusan kebudayaan, juga dimanfaatkan untuk membangun taman budaya di Kalurahan Logandeng, Playen.
UU Keistimewaan DIY genap berusia delapan tahun hari ini. Dana Keistimewaan yang hingga kini secara kumulatif berjumlah Rp6 triliun terus dikembangkan untuk implementasi UU Keistimewaan DIY. Pada 2021, ditargetkan Danais dapat digunakan sampai tingkat Desa.
Dinas Kebudayaan Bantul mengklaim serapan dana keistimewaan tahap pertama untuk berbagai kegiatan yang menyangkut seni dan budaya sudah mencapai di angka 98%. Capaian tersebut melebihi target maksimal 80%.
Paniradya Pati Paniradya keistimewaan DIY, Aris Eko Nugroho, mengatakan Dana Keistimewaan (Danais) yang telah terserap sampai saat ini sekitar 43% dari total dana yang telah ditransfer. “Kurang-lebih 43 persen dari yang sudah ditransfer, termin satu dan dua,” ujarnya, Rabu (12/8/2020).
Sejumlah program fisik menggunakan Dana Istimewa (Danais) terpaksa ditunda. Dinas Kebudayaan Kota Jogja menyebutkan fokus kegiatan saat ini dialihkan ke beberapa program yang sifatnya non-fisik.
DPRD DIY meminta agar Pemda DIY tidak hanya mengedepankan tercapainya peningkatan keterserapan anggaran danai keistimewaan (danais). Namun sebaiknya lebih mengedepankan capaian sasaran terutama dalam mengurangi angka kemiskinan.
Menghadapi masa pandemi covid-19, sebagian anggaran Pemerintah Daerag (Pemda) DIY direalokasi untuk penanganan covid-19, tak terkecuali Dana Keostimewaan (Danais). Sejauh ini, sebesar Rp100 miliar Danais telah dialokasilan untuk penanganan Covid-19.
