Serapan penggunaan dana keistimewaan (danais) per 11 Desember 2019 mencapai 94,68% atau sekitar Rp1,093 triliun realisasi anggaran. Melalui perubahan nomenklatur desa menjadi kalurahan pada 2020 danais akan lebih banyak diarahkan ke desa untuk peningkatkan program terutama mengarah ke pengentasan kemiskinan.
Wacana penggunaan dana keistimewaan (danais) untuk memproduksi becak listrik secara massal mengemuka. Pemda DIY akan mengkajinya agar tidak menabrak Undang-Undang Keistimewaan (UUK).
Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada (UGM), Felix Juanardo Winata, mengajukan permohonan pengujian Pasal 7 ayat (2) Huruf d Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang mengatur kepemilikan tanah ke Mahkamah Konstitusi.
Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Hemas berharap dana keistimewaan tahun ini tidak hanya digunakan untuk kegiatan infrastruktur dan kebudayaan, namun juga penguatan sumber daya manusia (SDM).
Pemda DIY harus mereposisi perencanaan penggunaan dana keistimewaan (danais) setelah ditetapkannya jatah Rp1,32 triliun dari Anggaran Pendapatan dan Belana Nasional (APBN) 2020. Di sisi lain, keterserapan danais sulit bisa mencapai 100% karena berbagai hal.
Dalang cilik bernama Pangah Nawa Wibat buka pentas wayang kulit di lapangan SMAN 4 Jogja, di Kampung Karangwaru Lor, Kelurahan Karangwaru, Kecamatan Tegalrejo, Jogja, Sabtu (26/10/2019) malam.
Pameran patung dengan konsep memanfaatkan ruang publik Jogja Street Sclupture Project (JSSP) kembali digelar tahun ini. Demi suksesnya acara ini, Dinas Kebudayaan (Disbud) DIY menggelontorkan Dana Keistimewaan (Danais) sebesar Rp700 juta.
Tahun ini, Dana Keistimewaan (Danais) sebesar Rp17 miliar sudah dimanfaatkan Dinas Kebudayaan (Disbud) untuk membiayai beragam kegiatan pelestarian budaya di Bumi Sembada.
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI mendatangi Kantor Gubernur DIY, Senin (9/9/2019). Kedatangan BPK kali ini untuk melakukan entry meeting terkait Dana Keistimewaan (Danais) DIY.
Serapan dana alokasi khusus (DAK) daerah yang minim disebabkan karena petunjuk teknis (juknis) dan petunjuk pelaksanaan (juklak) yang sering telat terbit dari pusat.
