Kepolisian RI terus melakukan patroli siber untuk menertibkan hoaks atau berita bohong yang beredar. Sejak pandemi dinyatakan masuk ke Indonesia, polisi sudah menanganani hampir seratus kasus penyebaran berita bohong alias hoaks terkait virus corona COVID-19.
Rusmanto, warga Desa Bejiharjo, Kecamatan Karangmojo, ditangkap warga karena menyebarkan berita bohong terkait dengan penyebaran Covid-19. Saat pandemi, diharapkan masyarakat untuk tidak mudah percaya terhadap berita yang beredar tanpa sumber pemberitaan yang jelas.
Kepolisian Republik Indonesia (Polri) melalui Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri Brigjen Raden Prabowo Argo Yuwono menegaskan bahwa surat elektronik (email) mengatasnamakan Polri yang dikirim ke beberapa perusahaan bukan berasal dari Polri.
Di masa pandemi virus corona COVID-19, Polri meminta masyarakat untuk lebih waspada terhadap penyebaran kabar hoaks. Masyarakat harus mengikuti informasi dari pemerintah.
Di tengah pandemi Covid-19 yang masih berlangsung, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mencatat terdapat ratusan berita bohong alias hoaks yang berseliweran di Indonesia. Total ada 474 isu hoaks yang ditemukan melalui patroli Cyber Drone
Untuk memerangi peredaran informasi yang tidak jelas kebenarannya terutama di tengah krisis dari pandemi Covid-19, sejumlah pakar menganjurkan masyarakat bisa memilah informasi dengan benar.
Hingga Kamis (27/3/2020), jumlah kasus hoaks di media sosial terkait virus corona atau COVID-19 yang telah ditangani Bareskrim Polri dan jajaran polda, mencapai 46 kasus.
Warga di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) pada Sabtu (22/3/2020) malam dihebohkan dengan informasi tak bertanggung jawab mengenai pandemik virus tersebut. Kabar itu terkait dengan kondisi Kajari Bantul yang positif terpapar virus Corona dan saat ini dirawat di RS UII Pandak Bantul.
Jajaran Polri telah menetapkan 30 orang sebagai tersangka penyebaran hoaks atau berita bohong terkait virus Corona (Covid-19).
Kabar mengenai Mendagri Tito Karnavian positif terpapar virus Corona dipastikan tidak benar atau hoaks. Hal tersebut disampaikan Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Bahtiar.
