Sebanyak 69 Kelurahan dan kalurahan di DIY diberikan predikat sadar hukum. Predikat ini didapat setelah melalui proses penilaian dengan sejumlah kriteria. Kelurahan dan kalurahan tersebut diminta untuk mempertahankan kriteria yang sudah ditetapkan dan kesadaran hukum masyarakat diharapkan meningkat.
Pengadilan Negeri (PN) Wonosari mengeksekusi sebuah rumah di Dusun Rejosari, Baleharjo, Wonosari, Senin (13/6/2022). Penyitaan dilakukan karena pemilik tak bisa membayar utang di sebuah bank milik BUMN.
Kejaksaan Negeri (Kejari) Jogja melakukan penghentian penuntutan perkara tindak pidana pencurian yang melanggar pasal 362 KUHP dengan tersangka inisial DS. Penghentian penuntutuan tersebut terlaksana melalui mekanisme restorative justice yang dikabulkan Kejaksaan Agung. Pemberian surat penetapan penghentian penuntutan pada Selasa (31/5/2022) di halaman Kejari Jogja.
Penyidik Kejaksaan Agung (Kejagung) tengah menyelidiki sejumlah perusahaan minyak goreng yang diduga terlibat dalam perkara mafia minyak goreng.
Kepolisian Resor Bantul meringkus sembilan orang terangka yang telah melakukan pencurian di toko Mirota Kampus, Jalan Godean, Ngestiharjo, Kapanewon Kasihan, Bantul, 14 Mei 2022 lalu. Kesembilan tersangka yang sebagian besar warga Jakarta itu diduga telah melakukan aksi yang sama di berbagai wilayah.
Kejaksaan Agung RI menetapkan satu tersangka baru kasus dugaan korupsi pemberian fasilitas ekspor crude palm oil (CPO) dan turunannya Lin Che Wei.
Sebagai salah satu daerah tujuan wisata, DIY memiliki persoalan kompleks terkait pariwisata yang memungkinkan ditangani ke ranah hukum. Sektor pendidikan tinggi perlu merespons potensi ini dengan membuka prodi khusus hukum dengan spesialisasi pariwisata.
Polri memperpanjang masa penahanan Indra Kenz selama 40 hari ke depan untuk kepentingan penyidikan.
Kagama Bantuan Hukum, sebuah organisasi bantuan hukum masyarakat dibawah naungan Organisasi Alumni UGM memanfaatkan teknologi digital untuk melakukan edukasi dan membuka akses bantuan hukum bagi masyarakat.
Edy Susanto yang tersandung kasus jual beli lapak dagangan di TKP Abu Bakar Ali (ABA) divonis hukuman pidana penjara selama delapan tahun dan denda Rp400 juta subsider lima bulan penjara.
