Paniradya Kaistimewan menggelar dialog bertajuk Rembag Kaistimewan: Desa Mandiri Budaya sebagai Salah Satu Pilar Keistimewaan DIY di Kompleks Kepatihan, Selasa, (10/11/2020). Dalam dialog ini dibahas rencana penetapan desa mandiri berbudaya melalui pemanfaatan dana keistimewaan.
Laut selatan memiliki beragam potensi yang selama ini belum terjamah dengan maksimal oleh masyarakat DIY. Dalam menyongsong Abad Samudra Hindia sesuai visi Sri Sultan HB X, Pemda DIY mulai bersiap memaksimalkan pemanfaatan laut selatan.
Pemda DIY dan Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat akan mengevaluasi penerapan UU.No.13/2012 terkait Keistimewaan DIY.
Pemda DIY kembali melanjutkan proses pengusulan sumbu filosofis Jogja sebagai warisan budaya dunia kepada UNESCO. Sejumlah persiapan dilakukan dalam aspek pembangunan, kepariwisataan dan kebencanaan
Keistimewaan Jogja yang diatur dalam Undang-Undang Keistimewaan (UUK) DIY genap berusia delapan tahun. Sewindu perjalanannya, keistimewaan memiliki berbagai dampak bagi kehidupan masyarakat Jogja, tak terkecuali dalam kebudayaan dan pariwisata.
Lurah Pacarejo, Semanu, Gunungkidul Suhadi menyambut menyambut baik adanya rencana akses dana keistimewaan ke kalurahan mulai tahun depan. Wacana ini sejalan dengan aspirasi yang disuarakan oleh paguyuban lurah.
Sebanyak 1.240 sertifikat tanah Sultan ground dan Pakualam Ground diserahkan oleh Dinas Pertanahan Tata Ruang DIY dan kantor Wilayah Badan Pertanahan kepada Lembaga Kasultanan dan Kadipaten, Selasa (1/9/2020). Patok yang hilang menjadi salah satu kendala dalam sertifikasi ini.
UU Keistimewaan DIY genap sewindu pada Senin (31/8/2020). Memperingati momentum tersebut, Gubernur DIY, Sri Sultan HB X menggelar Sapa Aruh di Kompleks Kraton Ngayogokarto hadiningrat, dengan judul Mengolah Kritik dan Menata Desa Sebagai basis Keistimewaan DIY.
Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Bantul berharap pengelolaan dana keistimewaan (danais) sampai tingkat desa segera terealisasi. Sebab payung hukumnya juga sudah jelas ada, mulai dari Peraturan Gubernur hingga Peraturan Daerah (Perda) tingkat kabupaten.
Gubernur DIY yang juga Raja Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat Sri Sultan Hamengkubuwono X memberikan pernyataan dalam Sapa Aruh dalam Refleksi Sewindu Undang-Undang Keistimewaan DIY di Pagelaran, Kompleks Kraton, Senin (31/8/2020) pagi.
