Merawat Joglo Labuhan milik Pura Pakualaman di Pantai Glagah, Kapanewon Temon, Kulonprogo telah dilakoni Untoro puluhan tahun. Namun, siapa sangka ia harus merogoh kocek pribadinya untuk perawatan bangunan itu.
Komisi A DPRD Gunungkidul meminta Pemkab segera mengimplementasikan Perda No.6/2019 tentang Penetapan Kalurahan. Desakan ini muncul karena perda sudah diterbitkan sejak Agustus 2019, tetapi hingga sekarang perubahan kelembagaan dari desa menjadi kalurahan belum terlaksana.
Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Gunungkidul, Muhammad Arif Aldian, mengatakan urusan regulasi perubahan nomenklatur kecamatan, dinas kebudayaan serta dinas pertanahan dan tata ruang sudah selesai. Meski demikian, pelantikan camat menjadi panewu belum bisa dilakukan karena menunggu izin dari Menteri Dalam Negeri.
Sebanyak 87 kepala desa (Kades) dan Penjabat Kades yang berasal dari Kulonprogo akan dikukuhkan menjadi Lurah oleh Gubernur DIY Sri Sultan HB X di Bangsal Kepatihan, Senin (27/1/2020). Pengukuhan itu merupakan tindaklanjut perubahan nomenklatur desa menjadi kalurahan yang berlaku untuk seluruh wilayah DIY sebagai penyelarasan keistimewaan DIY.
Seluruh Kepala Desa di berbagai wilayah DIY akan dilantik ulang kemudian dikukuhkan menjadi Lurah seiring dengan perubahan nomenklatur desa menjadi kelurahan di 2020.
Perubahan nomenklatur kecamatan menjadi kapanewon sudah diterapkan di Kulonprogo mulai awal tahun ini. Para camat di Bumi Menoreh juga telah dikukuhkan menjadi panewu oleh Bupati, Sutedjo.
Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) DIY mendorong pembuatan konten lokal seiring perkembangan teknologi informasi. Era Revolusi Industri 4.0 dinilai memiliki tantangan tersendiri dalam pengawasan terhadap lembaga penyiaran.
Pemda DIY akan segera merealisasikan perubahan nomenklatur kecamatan desa di wilayah DIY guna menjalankan amanat UU No.13/2012 tentang keistimewaan DIY. Perubahan nama tersebut akan diikuti dengan berbagai perubahan identitas penanda seperti papan dan urusan administrasi lainnya.
Pemda DIY akan membentuk lembaga yang secara khusus menangani rentang Sumbu Filosofi Kota Jogja yang terbentang mulai Tugu Jogja hingga Panggung Krapyak, Sewon, Bantul. Pembentukan lembaga itu untuk melengkapi syarat pengajuan sumbu filosofis sebagai warisan budaya dunia ke UNESCO.
Aturan pertanahan di DIY dinilai sudah final di konstitusi dan seharusnya tidak perlu dipersoalkan lagi. Hal itu disampaikan saat dimintai tanggapan terkait adanya adanya mahasiswa UGM yang menggugat sejumlah pasal berkaitan dengan pertanahan di UU No.13/2012 tentang Keistimewaan DIY.
