UU Keistimewaan DIY genap sewindu pada Senin (31/8/2020). Memperingati momentum tersebut, Gubernur DIY, Sri Sultan HB X menggelar Sapa Aruh di Kompleks Kraton Ngayogokarto hadiningrat, dengan judul Mengolah Kritik dan Menata Desa Sebagai basis Keistimewaan DIY.
Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Bantul berharap pengelolaan dana keistimewaan (danais) sampai tingkat desa segera terealisasi. Sebab payung hukumnya juga sudah jelas ada, mulai dari Peraturan Gubernur hingga Peraturan Daerah (Perda) tingkat kabupaten.
Gubernur DIY yang juga Raja Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat Sri Sultan Hamengkubuwono X memberikan pernyataan dalam Sapa Aruh dalam Refleksi Sewindu Undang-Undang Keistimewaan DIY di Pagelaran, Kompleks Kraton, Senin (31/8/2020) pagi.
UU Keistimewaan DIY akan genap berumur sewindu pada Senin (31/8/2020).
Nomenklatur kecamatan dan pemerintahan desa di Kabupaten Sleman resmi diubah setelah sejumlah pejabatnya dilantik, Jumat (28/8/2020) lalu. Mulai saat ini pemerintah desa disebut sebagai kalurahan sementara kecamatan disebut kapanewon.
Status keistimewaan dinilai telah berdampak banyak ke DIY.
Pada 31 Agustus 2012, Pemerintah Pusat Mengesahkan UU No. 13/2012 tentang Keistimewaan DIY. Memperingati sewindu UU Keistimewaan DIY, Gubernur DIY, Sri Sultan HB X akan menggelar Sapa Aruh di Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat, Senin (31/8/2020) mendatang.
Undang-Undang Keistimewaan (UUK) DIY genap barusia delapan tahun atau sewindu pada Agustus mendatang. Sejumlah kegiatan digelar mulai April lalu dan puncaknya pada 31 Agustus mendatang.
Keberadaan tanah Sultan Grond (SG) di pesisir selatan Bantul menuai polemik.
Keluarga Kurniasih akhirnya bernapas lega. Proses pembayaran ganti rugi lahan terdampak proyek revitalisasi Pojok Beteng Lor Wetan Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat sudah dicairkan oleh Pemda DIY.
