Pemda DIY akan segera merealisasikan perubahan nomenklatur kecamatan desa di wilayah DIY guna menjalankan amanat UU No.13/2012 tentang keistimewaan DIY. Perubahan nama tersebut akan diikuti dengan berbagai perubahan identitas penanda seperti papan dan urusan administrasi lainnya.
Pemda DIY akan membentuk lembaga yang secara khusus menangani rentang Sumbu Filosofi Kota Jogja yang terbentang mulai Tugu Jogja hingga Panggung Krapyak, Sewon, Bantul. Pembentukan lembaga itu untuk melengkapi syarat pengajuan sumbu filosofis sebagai warisan budaya dunia ke UNESCO.
Aturan pertanahan di DIY dinilai sudah final di konstitusi dan seharusnya tidak perlu dipersoalkan lagi. Hal itu disampaikan saat dimintai tanggapan terkait adanya adanya mahasiswa UGM yang menggugat sejumlah pasal berkaitan dengan pertanahan di UU No.13/2012 tentang Keistimewaan DIY.
Gugatan UU Keistimewaan ke Mahkamah Konstitusi (MK) DIY ditanggapi raja Kraton Jogja sekaligus Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sri Sultan HB X
Mahasiswa Fakultas Hukum UGM Felix Juanardo Winata menggugat UU Keistimewaan DIY ayng dianggap mendiskriminasikan warga Tionghoa dalam hal kepemilikan tanah.
Sebagai sarana pengenalan karya sekaligus promosi JSSP, panitia juga menggelar Pameran Maket JSSP di Galeri Tiforti Art Space, Jogja, mulai Kamis (17/10/2019) sampai Rabu (23/10/2019).
Keistimewaan DIY sudah berjalan selama tujuh tahun. Sejumlah kasus intoleransi yang terjadi di DIY dinilai bisa merusak Keistimewaan DIY. Hingga September ini sudah ada empat kasus intoleransi. Namun, kejadian tersebut tidak mencerminkan sikap mayoritas masyarakat DIY.
Melalui kegiatan bertajuk Jogja Menyapa: Ngaruhke, Ngarahke, Tepung, Dunung, Srawung yang digelar di Fakultas Ilmu Budaya UGM, Selasa (20/8/2019), Pemda DIY bermaksud mengenalkan aspek-aspek sosial kemasyarakatan, pola perilaku kesantunan, keramahtamahan, seni, budaya, dan kuliner yang menjadi karakter Keistimewaan DIY.
Pemda DIY mengklaim upaya pembebasan lahan untuk revitalisasi Pojok Beteng Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat di sisi timur laut atau Tembok Baluwarti berjalan sesuai dengan prosedur. Pemda terus membebaskan lahan sesuai aturan yang ada.
Penyebutan nama desa bakal berubah seiring dengan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Kalurahan. Rencananya setelah peraturan ini disahkan, sebutan desa berubah menjadi kalurahan.
