Gugatan UU Keistimewaan ke Mahkamah Konstitusi (MK) DIY ditanggapi raja Kraton Jogja sekaligus Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sri Sultan HB X
Mahasiswa Fakultas Hukum UGM Felix Juanardo Winata menggugat UU Keistimewaan DIY ayng dianggap mendiskriminasikan warga Tionghoa dalam hal kepemilikan tanah.
Sebagai sarana pengenalan karya sekaligus promosi JSSP, panitia juga menggelar Pameran Maket JSSP di Galeri Tiforti Art Space, Jogja, mulai Kamis (17/10/2019) sampai Rabu (23/10/2019).
Keistimewaan DIY sudah berjalan selama tujuh tahun. Sejumlah kasus intoleransi yang terjadi di DIY dinilai bisa merusak Keistimewaan DIY. Hingga September ini sudah ada empat kasus intoleransi. Namun, kejadian tersebut tidak mencerminkan sikap mayoritas masyarakat DIY.
Melalui kegiatan bertajuk Jogja Menyapa: Ngaruhke, Ngarahke, Tepung, Dunung, Srawung yang digelar di Fakultas Ilmu Budaya UGM, Selasa (20/8/2019), Pemda DIY bermaksud mengenalkan aspek-aspek sosial kemasyarakatan, pola perilaku kesantunan, keramahtamahan, seni, budaya, dan kuliner yang menjadi karakter Keistimewaan DIY.
Pemda DIY mengklaim upaya pembebasan lahan untuk revitalisasi Pojok Beteng Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat di sisi timur laut atau Tembok Baluwarti berjalan sesuai dengan prosedur. Pemda terus membebaskan lahan sesuai aturan yang ada.
Penyebutan nama desa bakal berubah seiring dengan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Kalurahan. Rencananya setelah peraturan ini disahkan, sebutan desa berubah menjadi kalurahan.
Dewan Pertimbangan Gubernur DIY Parampara Praja menggelar pertemuan dalam rangka dengar pendapat (public hearing) dengan paguyuban dukuh dan perangkat desa se-DIY di Forriz Hotel Yogyakarta, Sabtu (23/3/2019).
Sejumlah instansi di lingkungan Pemda DIY punya nakhoda baru. Gubernur DIY Sri Sultan HB X menjamin penempatan posisi itu sudah sesuai prosedur.
Pemda DIY melalui Dinas Pertanahan dan Tata Ruang mengimbau kepada masyarakat agar tidak mempercayai jika ada pihak yang memperjualbelikan tanah Sultan Grond (SG).
