Menindaklanjuti temuan penerimaan peserta didik baru (PPDB) SMP jalur tidak mampu atau Keluarga Menuju Sejahtera (KMS) yang diduga tidak tepat sasaran, Forum Pemantau Independen (Forpi) Kota Jogja melaporkan temuan tersebut kepada Dinas Sosial Kota Jogja, Kamis (4/7/2019).
Hasil Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sekolah menengah pertama sudah diumumkan, Kamis (4/7/2019). Sebanyak 12 SMP di Kulonprogo kekurangan pendaftar. Dari kuota yang sudah ditentukan, banyak yang tidak terpenuhi.
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mengusulkan agar kebijakan zonasi pendidikan segera diatur ke dalam Peraturan Presiden (Perpres) yang dimaksudkan untuk menghadirkan sinergi pembangunan pendidikan baik pusat maupun di daerah.
Seorang anak berkebutuhan khusus (ABK) Mutiara Az-Zahra akhirnya berhasil mendaftar di sekolah yang ia cita-citakan yaitu SMP N 13 Kota Jogja. Meski telah melewati batas waktu pendaftaran Real Time Online (RTO), ia masih bisa mendaftar dengan datang langsung ke Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Jogja, Rabu (3/7/2019).
Kebijakan zonasi pendidikan diusulkan untuk segera diatur ke dalam Peraturan Presiden (perpres) yang dimaksudkan untuk menghadirkan sinergi pembangunan pendidikan baik pusat maupun di daerah. Usulan tersebut disampaikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).
Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tingkat SMP telah memasuki tahap verifikasi pendaftaran, yakni mulai Senin (1/7/2019) hingga Rabu (3/7/2019).
Sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Zonasi tetap menjadi polemik di masyarakat kendati Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy sudah merevisi aturan tersebut.
Guna mendorong pemerintah daerah (Pemda) melaksanakan sistem zonasi pendidikan/sekolah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) membentuk tim satuan tugas (satgas) zonasi.
Menyikapi keluhan sejumlah orang tua siswa difabel terkait dengan persoalan yang mereka alami selama masa Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2019, pemerintah angkat bicara.
Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di DIY tahun ini dinilai belum berpihak pada para penyandang disabilitas. Aspek sosialisasi, koordinasi, dan penyampaian tata kelola PPDB yang menyangkut para penyandang disabilitas, antara dinas terkait dan sekolah dinilai masih sangat buruk.
