Orang tua dari siswa korban blankspot di Pandeyan, Umbulharjo meminta bantuan Forum Pemantau Independen (FORPI) Kota Jogja untuk memperjuangkan kursi kosong di sekolah negeri favorit. Terkait hal tersebut Forpi Kota Jogja resmi melayangkan surat permohonan diskresi kepada Dinas Pendidikan Kota Jogja.
Karut marut sistem penerimaan siswa baru diadukan warga ke Forum Pemantau Independen (Forpi) Jogja.
Sebagian warga Pandeyan, Umbulharjo masih mengharapkan sisa kursi di SMP favorit Kota Jogja bisa diisi oleh anak mereka yang kini sudah bersekolah di sekolah swasta
Sebagian besar sekolah di DIY akan mulai memasuki tahun ajaran baru 2018/2019 dan hari masuk pertama pada Senin (16/7/2018) mendatang. Disdikpora DIY dan sejumlah sekolah terutama SMA/SMK memastikan tidak ada perpeloncoan dalam kegiatan orientasi siswa baru.
Disdikpora DIY akan melakukan evaluasi terhadap penerapan sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2018 SMA/SMK. Zonasi Kota Jogja akan mendapatkan perhatian tersendiri dengan mempersempit ruang zonasi dari sebelumnya kisaran lima kilometer ke depan dimungkinkan di bawah ukuran tersebut.
Forum Pemantau Independen (Forpi) Bantul menerima aduan pengadaan seragam oleh salah satu SMK di Bantul. Tahap pengadaan seragam telah sampai pada rapat rincian anggaran.
Dewan akan menggelar pengecekan ke sekolah yang diduga terjadi pungli. Jika terbukti adanya pungli, maka sanksi hukum akan diberikan kepada sekolah yang bersangkutan.
Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Perwakilan DIY menerima satu laporan yang berisi dugaan manipulasi data surat keterangan tidak mampu (SKTM). Seorang warga Patangpuluhan, Kota Jogja yang masuk ke SMAN 3 Jogja diduga orang mampu tapi menggunakan jalur SKTM.
Sekretariat Bersama (Setber) Pos Pengaduan PPDB DIY 2018 menyarankan penyelenggara PPDB agar meminta seluruh orang tua yang anaknya diterima melalui jalur surat keterangan tidak mampu (SKTM) untuk menandatangi surat pernyataan tanggung jawab mutlak.
Penggunaan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) di Bantul diakui belum tepat sasaran. Namun penyebab penyalahgunaan SKTM menurut Dinas Sosial Bantul tidak dapat spesifik disebutkan. Ada tiga kemungkinan yang menyebabkan hingga kini ditemukan pengguna SKTM yang tidak layak.
