Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) Kulonprogo sedang menyiapkan regulasi terkait Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) untuk tahun ini. Setelahnya, Disdikpora akan melakukan sosialisasi.
-Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Bantul memastikan sistem seleksi nilai dan prestasi siswa masih berlaku dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB) di Bantul tahun ini, meski menerapkan sistem zonasi.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kulonprogo mengingatkan agar Pemkab Kulonprogo melakukan evaluasi dan persiapan sedini mungkin terkait rencana gelaran Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ini.
Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) Bantul tengah mengkaji ulang sistem zonasi sekolah untuk Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2019 ini. Salah satu poin yang dikaji adalah kemungkinan memperluas jarak tempuh siswa dari rumah ke sekolah.
Diperkirakan sistem zonasi masih tetap diterapkan sehingga diharapkan pelaksanaan PPDB online dengan sistem zonasi tidak lagi kacau seperti tahun lalu.
Pemerintah kabupaten dan kota di DIY masih mempelajari keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan terkait penghapusan surat keterangan tidak mampu (SKTM) atau keterangan miskin dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan berupaya menghapus adanya sekolah favorit dengan menerapkan sistem zonasi agar masyarakat tidak lagi sibuk ingin memasukkan anaknya ke sekolah favorit.
Gubernur DIY Sri Sultan HB X menyatakan daerah sebaiknya diberikan kewenangan secara mandiri untuk mengurus siswa dari kalangan tidak mampu. Hal itu disampaikan ketika menanggapi rencana pemerintah pusat menghapus jalur surat keterangan tidak mampu (SKTM) dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB) 2019.
Panitia Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SD Muhammadiyah Pakel Program Plus (MP3) Jogja mengumpulkan para kepala dan perwakilan komite dari 65 taman kanak-kanak se-Jogja berkumpul di Pondok Ndeso, Jogja, Jumat (19/10).
Agar kasus blank spot pada sistem zonasi penerimaan peserta didik baru (PPDB) tidak terulang lagi tahun depan, Pemkot Jogja mulai tahun ini mendata domisili siswa kelas 6 SD dan 9 SMP.
