Lembaga Ombudsman (LO) DIY menemukan satu aduan terkait Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2018 tingkat SMA. Terdapat satu calon siswa pemegang Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang merupakan anak dari keluarga mampu.
Menurut hasil evaluasi Sekretaris Bersama Pos Pengaduan PPDB 2018 yang dilakukan Ombudsman RI (ORI) DIY, Lembaga Ombudsman (LO) DIY, dan Forum Pemantau Independen (Forpi), terdapat aduan pelanggaran SKTM di Kabupaten Bantul.
Tiga sekolah menengah pertama (SMP) negeri di Bantul kekurangan siswa dalam pendaftaran penerimaan peserta didik baru (PPDB) tahun ini. Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) Bantul menyatakan tidak ada perpanjangan waktu pendaftaran meski ketiga sekolah itu belum memenuhi kuota.
Sekolah menengah pertama (SMP) Negeri 2 Pundong merupakan salah satu SMP di Bantul yang tidak memenuhi kuota siswa dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB) tahun ini. Dari kuota 206 siswa, hanya terpenuhi sebanyak 123 siswa. Dari jumlah tersebut, 14 siswa di antaranya adalah jalur lingkungan sekolah.
Sosialisasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) online dengan zonasi dinilai masih kurang sosialisasi.
Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tingkat SMP telah ditutup dan hasilnya diumumkan secara serentak Sabtu (7/7/2018). Namun karena masih ada dua sekolah yang kekurangan siswa, kedua sekolah tersebut memperpanjang masa pendaftaran hingga sepekan ke depan.
Hasil dari pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) untuk jenjang TK, SD dan SMP diumumkan pada Sabtu (7/7/2018). Dinas Pendidikan Sleman juga dari pihak sekolah menganggap pelaksanaan PPDB tahun ini tergolong lancar. Sistem zonasi yang diterapkan baru bisa dilihat di tahun ke tiga atau pada tahun depan.
Hasil Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) tingkat SMP di Kabupaten Sleman sudah diumumkan pada Sabtu (7/7/2018). Namun demikian masih ada dua SMP yang masih kekurangan murid.
Disdikpora DIY menginstruksikan kepada setiap SMA/SMK yang menerima siswa dari jalur surat keterangan tidak mampu (SKTM) untuk melakukan supervisi terhadap siswa bersangkutan. Ombudsman Republik Indonesia (ORI) DIY mendorong dinas untuk memverifikasi ulang terhadap pendaftar jalur SKTM.
Komisi D DPRD DIY akan memanggil Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) DIY untuk meminta keterangan mengenai evaluasi pelaksanaan Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB).
