Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) DIY merespon ditemukannya beras oplosan di sejumlah daerah dengan memonitor dan meningkatkan pengawasan di pas
Peredaran beras oplosan merugikan masyarakat hingga Rp100 triliun per tahun. Oleh karena itu Kementerian Pertanian mendesak agar kasus itu diusut tuntas
Pemerintah didesak mengusut tuntas kasus dugaan beras oplosan yang melanggar mutu dan takaran agar tidak merugikan masyarakat.
Masyarakat merugi hingga Rp99 triliun dalam setahun akibat peredaran beras oplosan. Oleh karena itu Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman
Perum Bulog akan menyalurkan 158 ribu ton beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) yang akan dimulai pada Juli hingga Desember 2025.
Sebanyak tujuh perusahan besar diduga melakukan praktik kecurangan dalam menjual beras premium tak sesuai mutu.
Perum Bulog mewajibkan masyarakat mengunggah foto setiap melakukan pembelian beras stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) agar tidak melakukan penyelewenga
Badan Pangan Nasional (Bapanas) memastikan masyarakat sudah bisa membeli beras SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan) di pasar, gerakan pangan murah (GPM)
Pemerintah menyalurkan beras bersubsidi untuk program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) dengan harga eceran tertinggi (HET) Rp12.500 per kilogram.
Terkait laporan dugaan adanya 212 produsen beras nakal, Satgas Pangan Polri telah menindaklanjuti laporan Kementerian Pertanian (Kementan).
