Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan berharap Peraturan Pemerintah (PP) yang mengatur pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K) bagi guru honorer bisa selesai tahun ini. Skema P3K merupakan alternatif bagi honorer yang tidak terakomodasi dalam penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) karena dibatasi usia maksimal 35 tahun.
Ratusan pegawai honorer yang masuk dalam golongan K2 akan menggelar aksi damai, Kamis (4/10/2018). Mereka menuntut agar pemerintah menghentikan proses pendaftaran CPNS dari jalur umum.
Masalah Guru Tidak Tetap (GTT) menjadi salah satu perhatian dalam sidang paripurna jawaban eksekutif atas pandangan umum fraksi DPRD Gunungkidul terhadap rancangan peraturan daerah tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Gunungkidul tahun anggaran 2018.
Penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) tahun ini tak menggembirakan guru dan pegawai honorer yang sudah puluhan tahun bekerja. Suratman, salah satu pegawai honorer, menganggap kabar tersebut hanya angin lalu karena dia tidak ingin terlalu mengingat lagi asa dan kekecewaan menjadi abdi negara yang pernah ia dambakan bertahun-tahun.
Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) Bantul berkomitmen meningkatkan kesejahteraan tenaga honorer guru tidak tetap (GTT) maupun pegawai tidak tetap (PTT), salah satunya dengan menaikkan insentif tiga bulanan.
Sejumlah guru dan pegawai honorer K2 mendatangi DPRD Jogja, Rabu (26/9/2018). Mereka meminta bantuan kepada Dewan dan mempertanyakan terkait kebijakan formasi CPNS khusus K2.
Ketua Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bantul, Paidi mendesak agar insentif semua tenaga honorer di Bantul sesuai upah minimum kabupaten (UMK) atau minimal mendekati UMK. Nilai UMK Bantul saat ini sekitar Rp1,5 juta.
Pemerintah meminta guru honorer untuk tidak lagi mogok kerja. Alasannya karena sudah ada solusi terkait dengan tuntutan mereka.
Perekrutan pegawai honorer di daerah ke depan berpotensi tak lagi dilakukan.
Ratusan ribu tenaga honorer akan diseleksi ulang. Pemerintah sedang menyusun skema agar mereka bisa setara dengan pegawai negeri sipil (PNS)
