Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) Bantul berkomitmen meningkatkan kesejahteraan tenaga honorer guru tidak tetap (GTT) maupun pegawai tidak tetap (PTT), salah satunya dengan menaikkan insentif tiga bulanan.
Sejumlah guru dan pegawai honorer K2 mendatangi DPRD Jogja, Rabu (26/9/2018). Mereka meminta bantuan kepada Dewan dan mempertanyakan terkait kebijakan formasi CPNS khusus K2.
Ketua Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bantul, Paidi mendesak agar insentif semua tenaga honorer di Bantul sesuai upah minimum kabupaten (UMK) atau minimal mendekati UMK. Nilai UMK Bantul saat ini sekitar Rp1,5 juta.
Pemerintah meminta guru honorer untuk tidak lagi mogok kerja. Alasannya karena sudah ada solusi terkait dengan tuntutan mereka.
Perekrutan pegawai honorer di daerah ke depan berpotensi tak lagi dilakukan.
Ratusan ribu tenaga honorer akan diseleksi ulang. Pemerintah sedang menyusun skema agar mereka bisa setara dengan pegawai negeri sipil (PNS)
Pemerintah memberikan saran kepada para guru honorer yang tidak punya peluang menjadi PNS.
Pemda DIY akan mengupayakan keberadaan 500 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang akan ditempatkan di berbagai sekolah tidak akan menggeser keberadaan guru honorer kategori 2 (K2) di sekolah yang sama.
Para pegawai dan guru honorer katagori 2 atau K2 di Bantul kecewa dengan kuota calon pegawai negeri sipil (CPNS) jalur khusus untuk K2 hanya mengakomodasi empat orang. Mereka mendesak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bantul untuk memperjuangkan nasib honorer K2.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyambut sejumlah bupati di Istana Kepresidenan Bogor, Kamis (5/7/2018), untuk membahas berbagai persoalan termasuk terkait ASN.
