Pemkot Jogja melakukan verifikasi ulang data Penerima Bantuan Iuran (PBI) untuk Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Kebijakan tersebut diambil agar data PBI tak salah sasaran.
Pemkot Jogja semakin mantap mewujudkan Jogja sebagai kota layak anak. Salah satu upayanya yakni mewajibkan kelurahan yang ada di Jogja memiliki ruang terbuka untuk anak.
Membentuk Jogja menjadi Kota Layak Anak (KLA) terus dilakukan Pemkot Jogja. Hal tersebut mendesak untuk dilakukan mengingat angka kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Jogja mencapai 500 kasus per tahunnya dan 20% juga menimpa anak-anak. Keberadaan ruang bermain anak diyakini mampu membantu memulihkan dan memperbaiki dua generasi mendatang dari trauma.
Salah satu faktor naiknya penyerapan APBD Pemkot Jogja lantaran penerapan kebijakan tunjangan perbaikan penghasilan (TPP).Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Jogja Kadri Renggono mengatakan pemberian TPP didasarkan pada penilaian pegawai yang meliputi tingkat kehadiran dengan bobot 60%, penilaian pegawai memiliki bobot 20%, dan capaian kinerja organisasi memiliki bobot 20%.
Kemacetan di Jogja semakin padat setiap harinya. Salah satu wisatawan mengeluhkan ketenangan mereka saat berkunjung ke Jogja karena suara kendaraan di Malioboro membuat suasana perbincangan menjadi terganggu. Meskipun begitu, tingkat kebisingan di Jogja masih dinilai normal.
Penyerapan anggaran belanja langsung Pemerintah Kota (Pemkot) Jogja baru mencapai 12,17%. Dari total belanja langsung sebesar Rp940 miliar tahun ini, selama Januari-Maret baru terserap Rp104,5 M.
Pemerintah Kota Jogja bersama Perhimpunan Advokat Indoneia (Peradi) dan Pengadilan Negeri Jogja, menjalin kerja sama dalam menangani perempuan korban kekerasan dan anak yang berhadapan dengan hukum.
