Sejak tahun-tahun lalu Komnas PT bersama lembaga swadaya masyarakat antitembakau lainnya cukup konsisten mengawal revisi PP 109 mengingat prosesnya terkesan lamban.
Dalam upaya meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam Gempur Rokok Ilegal, Bea Cukai Yogyakarta bersama Satpol PP Provinsi DIY melaksanakan sosialisasi. Acara ini dilaksanakan selamat 3 (tiga) hari yaitu pada tanggal 18, 24, dan 25 Februari di Hotel Ros-In dan Hotel Manohara.
Terbukti mengedarkan rokok ilegal ke sejumlah daerah di luar DIY, seorang pria ditindak Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean (TMP) B Jogja. Pelaku berinisial WS, 38, ditangkap di Rusunawa Projotamansari 3, Banguntapan, Bantul, Rabu (3/2/2021).
Pemerintah menetapkan kenaikan tarif cukai per jenis rokok sebesar 12,5 persen. Kenaikan ini bukan hanya karena isu kesehatan, melainkan juga mempertimbangkan perlindungan terhadap buruh, petani, dan industri.
Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah menetapkan kebijakan tarif cukai hasil tembakau tahun 2021. Kebijakan ini selaras dengan visi-misi Presiden Republik Indonesia yaitu “SDM Maju, Indonesia Unggul”, melalui komitmen pengendalian konsumsi demi kepentingan kesehatan, namun juga perlindungan terhadap buruh, petani, dan industri dengan meminimalisir dampak negatif kebijakan, sekaligus melihat peluang dan mendorong ekspor hasil tembakau Indonesia.
Rencana kenaikan cukai hasil tembakau (CHT) 2021 menjadi salah satu isu yang dibahas dalam kegiatan Rapimnas Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) yang berlangsung di Jogja. Di Rapimnas APTI kali ini, petani perlu memahami secara menyeluruh kebijakan kenaikan cukai, sehingga mereka tidak termakan hoax.
Paguyuban Mitra Produksi Sigaret Indonesia (MPSI) meminta pemerintah tidak menaikkan tarif cukai rokok kretek tangan. MPSI khawatir kenaikan tarif cukai rokok ini akan menyebabkan dampak negatif bagi penghidupan puluhan ribu pelinting SKT yang mayoritas adalah tulang punggung keluarga.
Pemerintah disarankan agar kembali mempertimbangkan opsi menyederhanakan struktur (tier) tarif cukai untuk menekan konsumsi rokok.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyoroti kompleksnya struktur tarif cukai tembakau yang berlaku di Indonesia sehingga membuka celah bagi pengusaha untuk menghindari cukai tinggi.
Produksi tembakau pada akhir tahun ini diprediksi akan mencapai sekitar 185.000 ton atau lebih rendah sekitar 10 persen secara tahunan.
