Bawaslu RI Sudah Temukan 1.500 Pelanggaran Pilkada
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI mengawasi jalannya tahapan pemilihan kepala daerah (pilkada) yang kini sudah sampai tahap kampanye.
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI mengawasi jalannya tahapan pemilihan kepala daerah (pilkada) yang kini sudah sampai tahap kampanye.
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sudah mulai melakukan rekrutment untuk Pengawas TPS (PTPS) di tiga Kabupaten wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang akan menggelar Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Kepala Daerah (Pilkada) 2020.
Sejumlah pengusaha kuliner di sentra ayam goreng Kalasan di Padukuhan Bendan, Tirtomartani, Kalasan, Sleman, berkeluh-kesah. Mereka berharap sentra tersebut bisa berkembang.
Hariyadi, pengusaha batik asal Dusun Bogem, Tamanmartani, Kalasan, Sleman, mengaku kesulitan mendapatkan tenaga kerja terampil untuk dijadikan mitra guna meningkatkan kapastias produksi batik tulis miliknya.
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Bantul mengusulkan kenaikan honor pengawas tempat pemungutan suara (TPS) yang akan mengawasi pemungutan suara pada pilkada 9 Desember mendatang.
Wapres menuturkan bahwa beberapa pelanggaran netralitas yang perlu mendapat perhatian antara lain memberi dukungan kepada pasangan calon di media sosial.
Di tengah hiruk pikuk pelaksanaan Pilkada, muncul para relawan yang mendukung salah satu pasangan calon (Paslon). Salah satu relawan yang muncul ke publik adalah relawan Bolodhewe'es. B
Tim pasangan calon bupati dan wakil bupati Gunungkidul, Immawan Wahyudi-Martanty Soenar Dewi, melaporkan pengrusakan alat peraga kampanye ke Bawaslu Gunungkidul, Selasa (6/10/2020). Total ada 15 rontek gambar calon yang dirusak.
Tahapan kampanye Pilkada 2020 telah berjalan sepekan. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Bantul menilai pelaksanaan kampanye berjalan baik.
Masa jabatan bupati terpilih umumnya selama lima tahun namun khusus untuk Pilkada serentak tahun ini, masa jabatan bupati terpilih hanya tiga tahun saja. Pasalnya, pada 2024 mendatang, Pilkada digelar serentak bersama Pemilu Presiden, DPR, DPD dan DPRD.