Tahun ini, Pemerintah akan menggelar pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak di tengah pandemi Covid-19. Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mengatakan kontroversi yang muncul setiap kali penyelenggaraan pemilihan kepala daerah adalah hal yang biasa.
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Bantul terus berupaya agar potensi praktik politik uang saat Pilkada, 9 Desember mendatang bisa ditekan dan dihindari. Sejumlah usaha mulai dari pembentukan kelompok sadar pemilih (Pokdarlih) dan memasifkan sosialisasi ke tingkat desa telah dilakukan.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengingatkan sejumlah larangan berkampanye. Salah satunya, larangan perlombaan.
Gibran menjelaskan statusnya sebagai Putra Presiden bukan menjadi alasan rekomendasi tersebut. Ia mengakui telah melalui seluruh proses pengkaderan partai.
Sebanyak 50 tokoh masyarakat Kecamatan Moyudan melakukan konsolidasi untuk mempersiapkan, menyukseskan dan memenangkan pasangan Calob Bupati (Cabub) Sleman Kustini dan Calon Wakil Bupati (Cawabup) Sleman Danang Maharsa dalam pilkada Sleman 2020.
Dalam kondisi pandemi Covid-19, kata Pratama Persadha, buzzer sangat dibutuhkan oleh kandidat, apalagi para peserta pilkada makin kesulitan untuk turun ke lapangan langsung menyapa masyarakat karena dibatasi aturan protokol kesehatan.
Pemkab Bantul bersama dengan KPU dan Bawaslu setempat membentuk Kelompok Kerja (Pokja) penanganan dan pencegahan Covid-19 jelang Pilkada 2020.
KPU Gunungkidul memastikan tiga calon kepala daerah yang berstatus PNS maupun anggota TNI sudah menyerahkan surat pengunduran diri sebagai abdi negara. Ketiga calon ini tinggal menunggu surat keputusan (SK) definitif pengunduran dari masing-masing instansi untuk diserahkan paling lambat satu bulan sebelum pencoblosan.
Dua pasangan calon (Paslon) bupati dan wakil bupati Bantul sama-sama memilih pasar tradisional sebagai lokasi pelaksanaan kampanye pada hari ketiga, Senin (28/9/2020).
Pelaksanaan Pilkada di tengah pandemi Covid-19 mengubah kebiasaan kampanye yang melibatkan massa. Agenda-agenda kampanye yang melibatkan kerumunan massa secara tegas dilarang oleh PKPU No.13/2020 dan Maklumat Kapolri No.Mak/3/IX/2020.
