Untuk persiapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Sleman, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) akan merekrut 2.124 pengawas Tempat Pemungutan Suara (TPS). Pengawas TPS ini nanti akan ditempatkan di seluruh TPS dan mengawasi pelaksanaan pemungutan hingga penghitungan suara selesai.
Sepekan kampanye Pilkada Sleman, kasus perusakan baliho menimpa pasangan calon (Paslon) yang diusung PKS, Golkar dan NasDem, Sri Muslimatun – Amin Purnama (MuliA). Bawaslu Sleman mengimbau agar pendukung masing-masing paslon dan partai pengusung mengedepankan kampanye damai.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Gunungkidul bakal memfasilitasi kampanye empat pasangan yang bertarung dalam pilkada. Meski demikian, paslon harus bersabar karena hingga satu minggu kampanye berjalan, alat peraga dan bahan kampanye yang dijanjikan masih dalam proses pencetakan.
Calon wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka, tetap melakukan kampanye tatap muka terbatas, dengan bertemu jajaran pengurus DPD Partai Golkar Solo dan pimpinan kecamatan Sabtu (3/10/2020) sore.
Bupati Semarang, Mundjirin, mengaku pasrah dipecat dari keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Ia pun siap menerima keputusan itu dan tak akan mengambil langkah hukum.
KPU Gunungkidul bakal memfasilisi debat publik untuk calon kepala daerah. Rencananya debat ini dilaksanakan sebanyak tiga kali.
Selama kegiatan kampanye yang dilakukan pada 28 September hingga 30 September 2020, Bawaslu menemukan adanya pelanggaran protokol kesehatan di 35 kabupaten/kota
Pilkada 2020 berpotensimemunculkan korupsi di bank pembangunan daerah. Menurut Wakil Ketua KPK Alexander Marwata terdapat lebih dari 30% petahana yang kembali mencalonkan diri dalam pilkada serentak di 270 daerah.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bantul akan menyiapkan alat peraga kampanye (APK) bagi kedua pasangan calon (paslon) yang bertarung pada Pilkada, 9 Desember mendatang.
Tahun ini, Pemerintah akan menggelar pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak di tengah pandemi Covid-19. Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mengatakan kontroversi yang muncul setiap kali penyelenggaraan pemilihan kepala daerah adalah hal yang biasa.
