Kepala Satuan Koordinator Wilayah (Kasatkorwil) Barisan Ansor Sebaguna atu Banser DIY Nur Wahid menyatakan bahwa Banser secara organisasi tidak berpolitik praktis. Namun, jika ada anggota yang dukung mendukung dalam pilkada itu dinilai wajar selama tidak membawa-bawa seragam organisasi.
Bawaslu Gunungkidul mengendus aparatur sipil negara (ASN) yang tidak netral menjelang Pilkada 2020. AS atau pegewai negeri sipil (PNS) tersebut diduga menjadi tim sukses salah satu bakal pasangan calon (bapaslon) independen.
Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) mencatat 456 aparatur sipil negara (ASN) melanggar netralitas jelang pPilkada serentak 2020. Baru separuh yang dihukum.
Dukungan beberapa orang yang mengatasnamakan Banser NU terhadap Suharsono-Totok Sudarto pada Pilkada Bantul 2020 rupanya berbuntut. Banser DIY akan menginvestigasi dukungan tersebut dan menegaskan Banser tidak terlibat dalam pilkada. Banser Bantul mengancam akan mempermasalahkan ini secara hukum.
Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) mencatat sebanyak 344 dari 456 ASN itu telah diberikan rekomendasi penjatuhan sanksi pelanggaran netralitas.
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo pun mencegah berbagai potensi kecurangan, dan mengingatkan calon kepala daerah agar tak menumpangi bantuan Covid-19 dengan mengatasnamakan bantuan pribadinya.
Jokowi menjelaskan bahwa Pilkada 2020 harus berjalan secara demokratis serta luber jurdil dan mengedepankan aspek kesehatan untuk mengendalikan penyebaran Virus Corona.
DPD Golkar Gunungkidul siap mengusung Bakal Pasangan Calon (Bapaslon) Mayor Sunaryanto-Heri Susanto dalam pilkada tahun ini. Meski demikian, untuk kepastian pencalonan masih menunggu restu dari DPP.
Sebanyak 17 Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PAN Sleman memberikan pernyataan sikap terkait kondisi internal partai dalam menghadapi Pilkada Sleman 2020. Mereka berharap adanya kaderisasi dan penjaringan bakal calon bupati dan wakil bupati melalui penjaringan dari bawah.
Bawaslu Gunungkidul menemukan petugas pencocokan dan penelitian (coklit) data pemilih yang bekerja tidak professional. Tindak lanjut temuan ini, bawalu meminta pendataan ulang terhadap Proses Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) di sejumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS).
