Partai Amanat Nasional (PAN) pesimistis terbentuknya poros tengah dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah (Pilkada) Bantul 2020 ini. Padahal partai berlambang matahari terbit itu merupakan penggagas poros tengah atau poros ketiga tersebut.
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Bantul mengajukan permohonan rapid test Covid-19 untuk semua anggota panwaslu adhoc atau pengawas kecamatan (panwascam) hingga pengawas desa. Rapid test diperlukan sebagai deteksi dini penyebaran infeksi virus Corona bagi pengawas tahapan pilkada yang dimulai pertengahan bulan ini.
Tim pemenangan pasangan bakal calon bupati dan wakil bupati Bantul, Suharsono-Totok Sudarto, mengklaim mendapat tambahan dukungan partai pengusung dalam Pilkada 2020 ini. Tambahan dukungan itu dari Golkar dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Sebelumnya Gerindra dan Nasdem sudah lebih dulu mendeklarasikan dukungan untuk Suharsono-Totok.
Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada tetap akan dilaksanakan pada 9 Desember 2020. Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD.
Rencana pelaksanaan Pilkada Serentak pada 9 Desember 2020 sebagaimana diatur dalam Perppu Nomor 2 Tahun 2020 ditolak Komite I Dewan Perwakilan Daerah (DPD).
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta kepala daerah di 270 daerah untuk segera mencairkan dana hibah yang tertuang dalam naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) untuk Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2020.
Wakil Ketua Pembina Partai Gerindra Sandiaga Uno buka-bukaan tentang dana yang telah dikeluarkannya untuk ikut menjadi kontestan pemilihan kepala daerah dan calon wakil presiden.
Terbitnya Perppu No.2/2020 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota membuat Badan Pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu) Bantul bergerak cepat.
Anak Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka pasrah jika pilkada Kota Solo ditunda karena virus corona. Kini, Gibran menjadi calon tunggal wali kota Solo dari PDIP.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No.2/2020 sebagai payung hukum keputusan Penundaan Pilkada Serentak 2020 akibat pandemi Corona.
