DPP PDIP diperingatkan untuk tidak mengajukan nama anak Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wali kota Solo di Pilkada 2020.
Bupati Bantul Suharsono menyatakan dirinya bakal maju dalam Pilkada Bantul 2020 untuk kembali menjadi bupati di periode kedua. Ia bahkan mengklaim mengantongi banyak dukungan. Menurut dia, sudah ada empat orang yang ingin mendampinginya sebagai bakal calon wakil bupati.
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) sudah mengunci lima kandidat bakal calon bupati dan wakil bupati Bantul pada Pilkada 2020 mendatang. Kelima nama tersebut sudah diserahkan kepada Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDIP DIY dan DPP untuk mendapatkan rekomendasi.
Ratusan daerah akan menggelar pemilihan kepala daerah (pilkada) pada 2020. Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman menyatakan pihaknya kembali mengajukan pelarangan narapidana korupsi menjadi calon kepala daerah pada Peraturan KPU (PKPU) pada pemilihan kepala daerah 2020.
Putra sulung Presiden Jokowi Gibran Rakabuming Raka disarankan tidak tergesa-gesa mengikuti bursa Pilkada Solo.
Tim penjaringan bakal calon bupati (Cabup) dan wakil bupati (Cawabup) Bantul dari Gerindra atau Tim 11 menyatakan sudah ada tujuh orang yang sudah konfirmasi untuk daftar cabup dan cawabup lewat partai besutan Prabowo Subianto tersebut.
Sekretaris DPC Gerindra Bantul, Darwinto mengapresisi bergabungnya Mahmud Ardi Widanto.
Ketua DPD Partai Amanat Nasional (PAN) Bantul Mahmud Ardi Widanto secara resmi mendaftar sebagai bakal calon wakil Bupati Bantul untuk Pilkada 2020 mendatang, Kamis (7/11/2019).
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bantul memastikan tidak ada asuransi kesehatan maupun asuransi kecelakaan untuk petugas ad hoc pilkada Bantul 2020 baik dari Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS) tingkat desa hingga Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).
Ketua Badan Pengawas Pemilihan umum (Bawaslu) Kabupaten Bantul, Harlina menegaskan pada proses tahapan pilkada Bantul pihaknya akan melakukan pengawasan terhadap organisasi yang dibiayai oleh anggaran Pemerintah, baik organisasi masyarakat (ormas) maupun organisasi kepemudaan termasuk Karang Taruna.
